5 Kebijakan Kontroversial Gubernur Dedi Mulyadi di Jawa Barat, Ramai Jadi Perbincangan Publik
On Berita – Jakarta — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik menyusul sejumlah kebijakan yang dinilai tak lazim dan memicu pro-kontra di tengah masyarakat. Pria yang kerap disapa “Demul” ini dikenal dengan gaya kepemimpinan yang frontal dan berani mengambil keputusan di luar pakem.
Sejak dilantik sebagai Gubernur Jabar oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Dedi telah menggulirkan berbagai kebijakan yang langsung menyita perhatian publik. Berikut lima kebijakan Demul yang menuai banyak tanggapan, baik dukungan maupun kritik.
1. Pemberlakuan Jam Malam untuk Pelajar
Kebijakan ini dituangkan melalui Surat Edaran Gubernur No. 51/PA.03/Disdik tertanggal 23 Mei 2025, yang mengatur pembatasan aktivitas pelajar di luar rumah pada malam hari, mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB.
Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya membentuk “Generasi Panca Waluya Jabar Istimewa”, meski mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Meski demikian, ada pengecualian untuk kondisi darurat, pendampingan orang tua, dan kegiatan yang sudah diketahui pihak keluarga.
2. Larangan Study Tour hingga Penonaktifan Kepala Sekolah
Di hari pertamanya menjabat, Demul langsung menonaktifkan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dianggap melanggar surat edaran terkait larangan study tour ke luar provinsi.
“Saya langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur,” ujar Dedi usai pelantikan.
Langkah ini menimbulkan debat di kalangan tenaga pendidik dan orang tua, yang mempertanyakan ruang partisipasi sekolah dalam menentukan kebijakan kegiatan luar kelas.
3. Larangan Wisuda dan Perpisahan Sekolah Berbayar
Melalui SE Disdik Jabar No. 6685/PW.01/SEKRE, Dedi juga melarang pelaksanaan wisuda dan perpisahan yang menarik iuran dari siswa.
Menurutnya, kegiatan tersebut cenderung membebani orang tua dan tidak esensial dalam proses pendidikan. “Tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan? Kenangan indah itu saat proses belajar tiga tahun,” kata Dedi dalam akun YouTube pribadinya.
Namun, banyak siswa dan orang tua yang menyayangkan larangan ini karena dianggap menghilangkan momen emosional penting di akhir masa sekolah.
4. Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer
Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah pengiriman siswa yang dianggap bermasalah — seperti terlibat tawuran, kecanduan gim, atau mengonsumsi alkohol — ke barak militer untuk pelatihan kedisiplinan.
Program ini menuai reaksi keras dari sejumlah organisasi, termasuk Imparsial dan Komnas HAM. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai langkah ini berbahaya karena melibatkan institusi militer dalam urusan sipil.
“Pelibatan TNI berisiko tinggi dan tidak sesuai dengan fungsi mereka,” ujar Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro.
Ke depan, Demul berencana memperluas program ini untuk orang dewasa yang dianggap kurang disiplin, dengan penempatan di pelatihan kerja sektor pertanian, perikanan, hingga infrastruktur.
5. Syarat Vasektomi untuk Akses Bansos
Dedi juga mengusulkan vasektomi sebagai salah satu syarat utama bagi warga laki-laki yang ingin menerima bantuan sosial. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengendalian kelahiran yang lebih adil gender.
“Jangan membebani perempuan saja soal reproduksi. Laki-laki juga harus ambil peran, salah satunya dengan vasektomi,” tegasnya di Bandung pada 28 April 2025.
Menurutnya, bansos seperti beasiswa, sambungan listrik, hingga bantuan rumah layak huni seharusnya disertai komitmen warga dalam mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
Respons Publik Terbelah
Kelima kebijakan tersebut menimbulkan reaksi beragam di masyarakat. Sebagian kalangan mendukung karena dinilai tegas dan terarah, sementara yang lain menilai kebijakan-kebijakan ini terlalu otoriter dan minim dialog.
Meski demikian, Dedi Mulyadi tetap bersikukuh bahwa langkah-langkah yang diambilnya merupakan bagian dari visi besar membangun Jawa Barat yang lebih disiplin, sejahtera, dan berkualitas.
“Kalau kita tidak berani menertibkan, kita akan terus-terusan berada di titik yang sama,” ucapnya dalam salah satu pernyataannya.
Kini, masyarakat menanti bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan ini dalam jangka panjang, dan apakah benar dapat membawa perubahan signifikan bagi warga Jawa Barat.
Penulis: Rizky Sapta Nugraha
Editor: Rizky Sapta Nugraha
Sumber: CNN Indonesia | Jakarta, 30 Mei 2025
