Prabowo Siapkan 6 Bantuan Ekonomi Mulai 5 Juni, Termasuk Diskon Listrik 50 Persen
Jakarta, 26 Mei 2025 — Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mulai menyalurkan enam bantuan atau insentif ekonomi pada 5 Juni 2025 mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 5 persen, terutama menghadapi perlambatan pada kuartal sebelumnya.
Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan pada Sabtu (24/5). Dalam keterangannya, Airlangga menegaskan bahwa seluruh bantuan dirancang untuk mendorong konsumsi masyarakat secara langsung.
Diskon Listrik 50 Persen untuk Pelanggan 1.300 VA
Salah satu bentuk bantuan yang cukup signifikan adalah pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 VA. Diskon ini akan berlaku untuk tagihan bulan Juni dan Juli 2025, dan ditargetkan menjangkau sekitar 79,3 juta rumah tangga.
“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini. Momentum libur sekolah dan Idul Adha akan kami manfaatkan melalui berbagai program konsumsi,” ujar Airlangga dalam siaran pers resminya.
Lima Bantuan Lainnya
Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga akan menggulirkan lima bantuan tambahan, yakni:
1. Diskon Tarif Transportasi
Diskon tarif akan berlaku untuk moda angkutan laut, kereta api, dan pesawat udara. Program ini akan diberlakukan selama masa libur sekolah, yaitu sepanjang Juni hingga Juli 2025. Langkah ini diharapkan mampu menurunkan biaya perjalanan dan mendukung mobilitas masyarakat.
2. Potongan Tarif Tol
Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif jalan tol, dengan target menjangkau hingga 110 juta pengendara. Insentif ini menyasar para pengguna jalan tol selama masa liburan untuk mendongkrak pergerakan orang dan barang di sektor domestik.
3. Tambahan Alokasi Bantuan Sosial
Tambahan bantuan sosial akan disalurkan dalam bentuk kartu sembako dan bantuan pangan, menyasar sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini bertujuan memperkuat daya beli kelompok rentan di tengah tekanan harga bahan pokok.
4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Pemerintah juga akan mengaktifkan kembali bantuan subsidi upah bagi para pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Besaran bantuan belum diumumkan secara pasti, namun Airlangga menyebut jumlahnya akan lebih kecil dibanding skema BSU pada masa pandemi Covid-19, yang kala itu mencapai Rp600 ribu sekali bayar.
5. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Program ini dikhususkan bagi para pekerja di sektor padat karya, yang selama ini menanggung risiko kerja cukup tinggi. Pemerintah akan memberikan diskon iuran JKK sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan lapangan kerja dan produktivitas buruh.
Respons Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I
Enam program bantuan ini merupakan respons langsung terhadap hasil pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2025 yang hanya mencapai 4,87 persen—lebih rendah dibanding target pemerintah. Dengan mendorong konsumsi domestik melalui berbagai insentif, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal II bisa kembali menembus angka 5 persen.
“Ini adalah bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan melalui konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor utama ekonomi nasional,” pungkas Airlangga.
(Rizky Sapta Nugraha – Jakarta, 26 Mei 2025)
