17.600 Motor Listrik Program MBG Belum Digunakan, DPR Dukung Rencana Hibah untuk Guru Honorer

On Berita – Jakarta – Sebanyak 17.600 unit motor listrik yang sebelumnya disiapkan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan belum digunakan dan masih tersimpan di gudang kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kondisi tersebut memunculkan berbagai tanggapan, termasuk dari kalangan legislatif yang mendorong agar aset negara tersebut tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan kendaraan tersebut kepada guru honorer di berbagai daerah.

Menurutnya, langkah itu dapat menjadi solusi atas aset yang telah terlanjur dibeli menggunakan anggaran negara namun belum dimanfaatkan sesuai rencana awal.

“Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya, sebagaimana dikutip pada Jumat, (19/06/2026).

Yahya menilai pengalihan pemanfaatan kendaraan tersebut dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat, khususnya tenaga pendidik honorer yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, politisi Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya tidak sepakat dengan pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, aktivitas pengelola dapur program MBG tidak memerlukan tingkat mobilitas yang tinggi sehingga kebutuhan kendaraan operasional dinilai kurang relevan.

“Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” katanya.

Yahya juga menyampaikan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan rinci maupun pemberitahuan terkait proses pengadaan kendaraan tersebut.

Akibatnya, fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan BGN pada saat itu dinilai tidak dapat berjalan secara optimal.

Selain menyoroti aspek perencanaan, Yahya turut mengkritisi pihak penyedia kendaraan.

Ia menilai perusahaan pengadaan kurang profesional karena tidak memiliki jaringan dealer maupun fasilitas layanan purnajual yang memadai untuk mendukung operasional kendaraan listrik tersebut.

“Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” ujarnya.

Hingga kini, rencana hibah kepada guru honorer masih menunggu mekanisme dan keputusan lebih lanjut dari pihak terkait.

Sementara itu, perhatian publik terus tertuju pada pengelolaan aset negara agar dapat dimanfaatkan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.