GP Ansor Tamansari Desak Pengakuan Setara bagi Pesantren dan Madrasah

On Berita – Bogor – Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Tamansari Fahmi Fadilah menekankan pentingnya politik pengakuan dan keadilan pendidikan dalam membangun sistem pendidikan inklusif di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk “Menguak Politik Pengakuan dan Keadilan Pendidikan: Membangun Pendidikan Inklusif dalam Masyarakat Multikultural” di Tamansari, Bogor, Sabtu (20/6/2026).

Fahmi menjelaskan pendidikan inklusif tidak hanya soal pemerataan akses dan kualitas pembelajaran, tetapi juga menuntut pengakuan negara terhadap seluruh lembaga pendidikan yang berkembang di masyarakat.

“Pesantren dan madrasah adalah bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang harus mendapat perhatian setara dalam setiap kebijakan, bukan dianggap sebagai pelengkap,” kata Fahmi dalam diskusi tersebut.

Fahmi menyebut pesantren dan madrasah telah berkontribusi besar mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter generasi muda.

Namun masih ada sejumlah lembaga pendidikan Islam yang belum terdaftar atau terintegrasi optimal dalam sistem pendataan Kementerian Agama.

“Kalau lembaganya saja belum tercatat dengan baik, bagaimana mereka bisa mendapat akses program pembinaan dan bantuan yang setara dengan sekolah umum,” ujarnya.

Selain persoalan pengakuan kelembagaan, Fahmi menyoroti masih terbatasnya kuota PPPK dan PPPK Paruh Waktu bagi guru madrasah.

Banyak tenaga pendidik yang sudah mengabdi bertahun-tahun namun belum memperoleh kepastian status maupun kesejahteraan memadai.

“Guru madrasah ini sudah mengabdi puluhan tahun, sudah waktunya negara memberi mereka kepastian, bukan hanya janji,” katanya.

Fahmi mendorong pemerintah memperkuat pengakuan terhadap pesantren dan madrasah melalui kebijakan yang lebih berkeadilan.

Ia meminta penguatan pendataan kelembagaan, perluasan akses program pengembangan pendidikan, serta penambahan kuota PPPK bagi guru madrasah.

“Kita ingin semua satuan pendidikan, baik formal maupun keagamaan, mendapat kesempatan yang sama dalam membangun SDM Indonesia,” tegasnya.