Gus Ipul Ungkap Ribuan Penerima Bansos Terindikasi Judol Dicabut Permanen

On Berita – Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mengambil langkah tegas terhadap penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat aktivitas judi online.

Pada triwulan pertama tahun 2026, sebanyak lebih dari 11.000 penerima manfaat resmi dicoret permanen dari daftar penerima bansos setelah ditemukan indikasi transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan judi online.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pencoretan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di Triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM (keluarga penerima manfaat) yang kami coret,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurut Gus Ipul, jumlah penerima bansos yang dicoret tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025 lalu, pemerintah sempat mencoret sekitar 600.000 penerima bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online.

Meski begitu, Kemensos tetap membuka kemungkinan reaktivasi atau pengaktifan kembali bantuan bagi sejumlah warga yang dinilai benar-benar masih membutuhkan bantuan pemerintah.

Langkah tersebut dilakukan setelah proses verifikasi lapangan atau ground check.

“Kemudian ada beberapa yang kita berikan untuk menerima kembali setelah mereka melakukan reaktivasi karena memang secara data yang kami temukan, mereka melalui ground check, mereka masih sangat membutuhkan bantuan sosial,” jelasnya.

Kemensos juga mengapresiasi dukungan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang turut membantu memadankan data penerima bansos dengan aktivitas transaksi mencurigakan terkait judi online.

Dengan adanya kerja sama tersebut, pemerintah berharap distribusi bansos dapat lebih akurat sekaligus meminimalkan penyalahgunaan bantuan negara.

“Tahun ini kami akan juga mencoba untuk menyerahkan data-data terbaru hasil pemutakhiran BPS kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan, sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM-KPM yang terlibat di dalam bidang tersebut,” tutur Gus Ipul.

Ia mengungkapkan, mayoritas penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat judi online berasal dari kelompok masyarakat kategori desil 1 dan 2 atau kelompok ekonomi paling rentan dan miskin.

Karena itu, pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui para pendamping sosial di berbagai daerah.

Pendampingan tersebut dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah agar masyarakat tidak kembali terjerumus dalam aktivitas perjudian online.

“Kami tentu mengawasi dan sekaligus memberikan pendampingan lewat pendamping-pendamping yang kami punya di setiap daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah,” pungkas Gus Ipul.

Langkah pencoretan penerima bansos yang terindikasi judi online ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola bantuan sosial.

Pemerintah juga terus memperkuat sistem verifikasi data agar bantuan negara benar-benar diterima masyarakat yang layak dan digunakan sesuai tujuan kesejahteraan sosial.