BoP Dinilai Jauhkan Komitmen Palestina, Akademisi UGM Minta Indonesia Keluar dari Board of Peace Usai Konflik AS-Iran

On Berita – Jakarta – Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Ririn Tri Nurhayati, mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keanggotaannya dalam Board of Peace (BoP).

Seruan tersebut muncul menyusul eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dinilai semakin memperumit situasi geopolitik di Timur Tengah.

Dalam sebuah dialog publik di Kompas TV pada Rabu (04/3/2026), Ririn menyampaikan bahwa Board of Peace—yang disebut sebagai inisiatif bentukan Presiden AS Donald Trump—tidak sejalan dengan semangat perjuangan kemerdekaan Palestina yang selama ini menjadi sikap konsisten politik luar negeri Indonesia.

Menurutnya, keberadaan Indonesia dalam forum tersebut justru berpotensi menjauhkan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina.

Ia menilai bahwa secara moral dan politik, Indonesia perlu menunjukkan konsistensi dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina serta menjunjung tinggi prinsip hukum internasional.

Ririn juga menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik AS–Israel dengan Iran.

Secara historis, Indonesia memang memiliki rekam jejak sebagai mediator dalam sejumlah konflik internasional dan diakui sebagai negara dengan reputasi diplomasi damai.

Namun, menurut Ririn, posisi Indonesia saat ini perlu direfleksikan secara kritis.

Keanggotaan dalam Board of Peace dinilai dapat memengaruhi persepsi netralitas Indonesia di mata para pihak yang bertikai.

Dalam konteks mediasi, netralitas merupakan prasyarat utama agar suatu negara dapat diterima sebagai pihak penengah yang kredibel.

Ia menekankan bahwa Indonesia harus memastikan posisinya tidak berada dalam situasi yang kontradiktif.

Jika ingin tampil sebagai mediator, maka Indonesia perlu menjaga jarak yang seimbang dari seluruh aktor yang terlibat konflik.

Tanpa itu, upaya diplomasi berisiko dipandang tidak independen.

Selain itu, Ririn juga mempertanyakan efektivitas peran Indonesia dalam memengaruhi kebijakan Amerika Serikat.

Ia mengingatkan bahwa dalam struktur politik global, AS merupakan negara adidaya dengan kepentingan strategis yang kompleks di Timur Tengah, termasuk isu perubahan rezim dan penguatan dominasi kawasan.

Indonesia, lanjutnya, masih berada dalam kategori middle power.

Artinya, meskipun memiliki pengaruh regional dan moral yang signifikan, daya tawar Indonesia terhadap negara super power tetap memiliki keterbatasan.

Pernyataan Ririn menambah dinamika perdebatan publik terkait posisi diplomasi Indonesia di tengah konflik global.

Sejumlah kalangan menilai pentingnya konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif, sementara lainnya mendorong strategi yang lebih pragmatis dalam menjaga kepentingan nasional.

Di tengah ketegangan yang terus berkembang, keputusan pemerintah terkait keanggotaan dalam Board of Peace dinilai akan menjadi indikator arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.