Prabowo Akui Dana Desa Banyak Tak Tepat Sasaran, Ini Strategi Barunya

On Berita – Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti persoalan efektivitas penyaluran dana desa dalam satu dekade terakhir.

Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, (13/02/2026), Prabowo menyampaikan evaluasi tegas bahwa sebagian anggaran desa belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam paparannya, Prabowo mengakui bahwa selama 10 tahun terakhir pemerintah telah mengucurkan dana desa dalam jumlah besar.

Namun, menurutnya, realisasi di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan tata kelola dan akuntabilitas.

Ia menyinggung fakta bahwa tidak sedikit kepala desa yang harus berhadapan dengan proses hukum akibat ketidakmampuan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan program Koperasi Merah Putih, yang digadang-gadang menjadi instrumen baru untuk memperkuat ekonomi desa.

Prabowo menjelaskan bahwa ke depan, pengelolaan dana desa akan lebih diarahkan pada penguatan koperasi sebagai pusat distribusi dan layanan ekonomi rakyat.

Saat ini, menurutnya, telah terbentuk sekitar 30.000 koperasi yang dilengkapi dengan gudang serta fasilitas pendukung.

Dalam dua bulan mendatang, jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga ratusan unit baru di berbagai wilayah.

Konsep Koperasi Merah Putih, lanjut Prabowo, dirancang sebagai pusat layanan terpadu di desa. Fasilitas yang disiapkan antara lain:

1. Gudang dan cold storage untuk menjaga stabilitas pasokan hasil pertanian dan perikanan.
2. Farmasi desa murah yang menyediakan obat generik dengan harga terjangkau.
3. Klinik desa untuk pelayanan kesehatan dasar.
4. Layanan pembiayaan super mikro guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

Menurut Prabowo, skema pembiayaan koperasi akan didukung bunga ringan dan akses subsidi yang lebih langsung kepada masyarakat.

Tujuannya adalah meminimalkan kebocoran anggaran serta memastikan bantuan benar-benar diterima rakyat tanpa perantara yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan.

Secara lebih luas, wacana penguatan koperasi ini sejalan dengan agenda pemerintahan Prabowo untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis desa.

Dana desa yang selama ini bersifat distribusi anggaran, akan diarahkan menjadi modal produktif yang dikelola melalui sistem kelembagaan yang lebih terstruktur.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada pengawasan, transparansi, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Evaluasi terhadap satu dekade penyaluran dana desa menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan baru benar-benar menjawab persoalan mendasar di tingkat akar rumput.