Mengenal Sidharto Reza Suryodipuro, Diplomat Senior RI Terpilih Menjadi Dewan HAM PBB

On Berita – Jakarta – Terpilihnya Sidharto Reza Suryodipuro sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menandai babak penting dalam kiprah diplomasi Indonesia di level global.

Penunjukan ini bukan hanya menjadi pengakuan atas kapasitas personal Sidharto sebagai diplomat senior, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan komunitas internasional terhadap peran Indonesia dalam isu-isu HAM dunia.

Sidharto, yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, terpilih setelah Indonesia diajukan sebagai calon tunggal oleh kelompok negara Asia Pasifik.

Sesuai mekanisme rotasi kawasan, Asia Pasifik memang mendapat giliran memimpin Dewan HAM PBB pada periode ini.

Dukungan bulat dari negara-negara anggota menjadi penanda kuat legitimasi atas kepemimpinan Indonesia di forum HAM tertinggi dunia tersebut.

Dalam pidato perdananya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto menyampaikan apresiasi kepada Kelompok Asia Pasifik dan seluruh anggota Dewan atas kepercayaan yang diberikan.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan komitmennya untuk menjalankan peran kepemimpinan secara inklusif, dialogis, dan berimbang di tengah dinamika global yang kian kompleks.

Sosok Diplomat Karier dengan Pengalaman Panjang

Sidharto Reza Suryodipuro—akrab disapa Arto—bukan nama baru di dunia diplomasi Indonesia.

Ia merupakan diplomat karier yang telah mengabdi di Kementerian Luar Negeri RI sejak Maret 1992.

Selama lebih dari tiga dekade, Arto menapaki berbagai posisi strategis, baik di dalam negeri maupun di sejumlah perwakilan RI di luar negeri.

Pengalaman panjang inilah yang menjadi modal penting dalam mengemban jabatan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, sebuah posisi yang menuntut ketajaman diplomasi, sensitivitas politik, serta pemahaman mendalam terhadap isu kemanusiaan global.

Rekam Jejak Jabatan Strategis Sidharto Reza Suryodipuro

Berikut sejumlah posisi penting yang pernah diemban Sidharto sepanjang kariernya:

1. Perwakilan RI untuk PBB

Sejak awal kariernya, Arto telah terlibat langsung dalam berbagai misi Indonesia di PBB.

Ia pernah menjadi delegasi Indonesia dalam komite khusus PBB yang menangani operasi perdamaian di bawah Majelis Umum.

2. First Secretary Kedubes RI Canberra (2004–2006)

Di Australia, Arto bertanggung jawab memperkuat kerja sama bilateral Indonesia–Australia di berbagai sektor strategis, termasuk politik, ekonomi, dan sosial budaya.

3. Perwakilan RI untuk PBB di New York (2006–2009)

Pada periode ini, Arto menangani isu-isu kemanusiaan di kawasan Afrika, termasuk krisis konflik dan bantuan kemanusiaan internasional.

4. Wakil Direktur APEC (2009–2010)

Ia terlibat dalam penguatan kerja sama ekonomi kawasan Asia Pasifik, termasuk persiapan kepemimpinan Indonesia dalam forum internasional.

5. Direktur Kerja Sama Intra-Regional Asia Pasifik dan Afrika (2010–2014)

Posisi ini menempatkan Arto sebagai koordinator lintas kementerian dalam menyukseskan kepemimpinan Indonesia di berbagai forum global, khususnya pada 2013.

6. Deputy Chief of Mission Kedubes RI Washington DC (2014–2017)

Di Amerika Serikat, Arto memainkan peran penting dalam menjaga hubungan strategis Indonesia–AS, termasuk isu politik, pertahanan, dan ekonomi.

7. Duta Besar RI untuk India dan Bhutan (2017–2021)

Sebagai Dubes, ia memperkuat diplomasi ekonomi, kebudayaan, serta kerja sama strategis dengan dua negara penting di Asia Selatan.

8. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI (2020–2025)

Jabatan ini menempatkan Arto sebagai aktor kunci dalam diplomasi regional Asia Tenggara, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik dan pemulihan pascapandemi.

Dari Jakarta ke Jenewa: Jalan Menuju Dewan HAM PBB

Pada Agustus 2024, Sidharto sempat dinominasikan menjadi Duta Besar RI untuk PBB di New York.

Namun, proses tersebut tidak berlanjut hingga tahap uji kelayakan di DPR.

Setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbentuk, Arto kembali dipercaya untuk mengemban tugas diplomatik penting, kali ini sebagai Dubes RI untuk PBB di Jenewa.

Penunjukan tersebut disetujui DPR pada 8 Juli 2025, dan sejak Agustus 2025 Arto resmi menjabat sebagai Dubes RI di Jenewa—markas berbagai badan PBB, termasuk Dewan HAM.

Tidak berselang lama, kepercayaan internasional kembali diberikan dengan memilihnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

Makna Strategis bagi Indonesia

Terpilihnya Sidharto Reza Suryodipuro sebagai Presiden Dewan HAM PBB memiliki arti strategis bagi Indonesia.

Posisi ini membuka ruang lebih besar bagi Indonesia untuk:

• Mendorong dialog HAM yang konstruktif dan tidak politis
• Menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang
• Menguatkan pendekatan berbasis kerja sama, bukan konfrontasi
• Mempertegas posisi Indonesia sebagai negara demokrasi besar di dunia berkembang

Dengan latar belakang panjang di bidang diplomasi multilateral dan kemanusiaan, Sidharto diharapkan mampu membawa kepemimpinan yang seimbang, inklusif, dan berorientasi solusi.

Sidharto Reza Suryodipuro bukan hanya representasi Indonesia di panggung dunia, tetapi juga simbol konsistensi diplomasi RI dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan secara bermartabat. Pengalaman, integritas, dan rekam jejaknya menjadikan kepercayaan dunia terhadap Indonesia bukanlah sesuatu yang datang secara instan, melainkan hasil dari kerja panjang dan terukur.