Prabowo: Persatuan Bisa Terwujud Meski di Luar Pemerintahan

On Berita – Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa persatuan nasional tidak selalu harus diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam pemerintahan.

Menurutnya, kerja sama dan semangat kebersamaan tetap bisa dibangun meski berada di luar struktur kekuasaan formal.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Natal Nasional 2025 yang digelar di Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (05/01/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang semakin makmur apabila para pemimpin dan elite bangsa mampu mengedepankan persatuan.

Ia menyebut kekayaan sumber daya alam dan kekuatan bangsa Indonesia akan memberikan hasil maksimal jika dikelola dengan semangat kerja sama lintas politik.

“Negara kita hebat, negara kita kaya, dan negara kita bisa lebih makmur lagi asalkan pemimpin-pemimpinnya bersatu dan mau bekerja sama,” ujar Prabowo di hadapan ribuan hadirin.

Dalam konteks tersebut, Prabowo menyinggung posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang saat ini berada di luar pemerintahan.

Meski demikian, menurutnya, PDIP tetap menunjukkan sikap kooperatif demi kepentingan bangsa.

Prabowo menilai, berada di luar pemerintahan tidak berarti menutup ruang kolaborasi.

“Bersatu tidak berarti semua harus masuk ke dalam pemerintah. Tidak seperti itu. PDIP boleh berada di luar, tapi tetap bisa bekerja sama,” ucapnya.

Sebagai contoh konkret, Prabowo secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Pramono Anung yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan berasal dari PDIP.

Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut diberikan demi kepentingan masyarakat Jakarta, bukan semata-mata pertimbangan politik.

Selain membahas soal persatuan, Prabowo juga menegaskan komitmennya terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menolak keras anggapan bahwa penyaluran program tersebut akan dipengaruhi oleh hasil politik di daerah tertentu.

Prabowo menyinggung wilayah Sumatera Barat dan Aceh, dua daerah di mana dirinya tidak memperoleh kemenangan signifikan dalam kontestasi politik sebelumnya.

Ia memastikan bahwa kekalahan politik tidak akan menjadi alasan untuk menghambat distribusi program MBG.

“Apakah karena saya kalah di Sumatera Barat lalu program MBG tidak boleh masuk ke sana? Tidak ada itu,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dirinya kini bertindak sebagai Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan latar belakang politik atau pilihan elektoral masyarakat.

“Sekarang saya bukan milik satu partai, saya milik seluruh bangsa Indonesia,” tutup Prabowo.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai penegasan sikap Prabowo dalam menjaga netralitas kebijakan pemerintah sekaligus memperkuat pesan persatuan nasional di tengah dinamika politik pasca pemilu.