Banjir dan Longsor: Prabowo Siapkan Rp 60 Juta per Rumah untuk Warga Terdampak

On Berita – Jakarta – Pemerintah pusat resmi menetapkan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Presiden Prabowo Subianto menyepakati alokasi hingga Rp 60 juta per unit, khusus bagi hunian yang mengalami kerusakan namun tidak masuk dalam kategori relokasi pemerintah.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Presiden saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu malam, (7/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan laporan lengkap mengenai kondisi permukiman yang terdampak bencana.

Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menjelaskan bahwa sebanyak 37.546 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan dengan kategori bervariasi, mulai dari rusak berat, sedang, hingga rusak ringan.

Angka tersebut belum final karena proses verifikasi dan pendataan di lapangan masih terus berlanjut bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain menyampaikan data kerusakan, BNPB juga mengusulkan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara).

Pengerjaan huntara direncanakan dilakukan oleh personel TNI–Polri melalui pembentukan satuan tugas khusus. Sementara hunian tetap (huntap) akan ditangani di bawah koordinasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk rumah warga yang masih dapat diperbaiki dan tidak perlu direlokasi, pemerintah fokus pada penyediaan bantuan material pembangunan.

Suharyanto menegaskan bahwa bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan melalui suplai bahan bangunan dan kebutuhan konstruksi lainnya.

Skema ini diterapkan untuk memastikan bantuan benar-benar digunakan untuk perbaikan rumah, bukan keperluan lain.

“Namun, jika warga membutuhkan tambahan biaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, mereka tetap diperbolehkan menambah dari dana pribadi,” jelas Suharyanto.

Dalam rapat, Presiden Prabowo juga mempertanyakan apakah angka Rp 60 juta masih relevan untuk pembangunan hunian tetap.

Suharyanto memastikan bahwa angka tersebut selama ini cukup memadai, walaupun tetap harus memperhatikan dinamika harga material dan kondisi wilayah terdampak.

Sebagai tambahan, pemerintah juga menyiapkan dukungan Rp 30 juta untuk pembangunan huntara berukuran 36 meter persegi, lengkap dengan fasilitas kamar, MCK, dan ruang pendukung lainnya.

Melalui persetujuan ini, pemerintah menegaskan kembali komitmennya dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana serta memastikan warga dapat kembali menempati hunian layak dengan proses yang lebih cepat dan terukur.