Kementerian Kehutanan Tegaskan Kepemimpinan Nasional dalam Perhutanan Sosial & Pengakuan Hak Adat

On Berita – Jakarta – Kementerian Kehutanan kembali menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen kuat dalam memperkuat Perhutanan Sosial dan pengakuan hak masyarakat adat sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Langkah ini diarahkan untuk mewujudkan keadilan ekologi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.

Hingga saat ini, program Perhutanan Sosial telah memberi akses kelola kepada lebih dari 1 juta kepala keluarga, melahirkan 15.852 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), serta menghasilkan nilai ekonomi sekitar Rp 4 triliun. Pemerintah juga menargetkan rekognisi 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029 sebagai penguatan legalitas sekaligus peran masyarakat adat sebagai penjaga hutan terbaik.

Konsistensi kebijakan ini turut mendapat apresiasi publik melalui Detikcom Awards 2025. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meraih penghargaan “Tokoh Pendorong Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat”, yang diterima oleh Sekjen Kementerian Kehutanan, Mahfudz, di Jakarta, Selasa malam (25/11/2025).

“Penghargaan ini bukan semata-mata untuk saya, tetapi untuk Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan instruksi jelas bahwa hutan harus didistribusikan kepada rakyat, bukan hanya dikuasai oleh yang berpunya,” ujar Raja Antoni.

Ia menegaskan Perhutanan Sosial bukan sekadar program teknis, melainkan gerakan perubahan nasional untuk menghadirkan keadilan akses kelola, membuka peluang ekonomi, dan memastikan kelestarian hutan lintas generasi. Komitmen pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat disebut sebagai langkah penting memberi kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat sebagai the best guardian of the forest.

Kementerian Kehutanan juga memprioritaskan percepatan izin akses kelola, pendampingan intensif bagi KUPS, percepatan pasar dan pembiayaan usaha kehutanan rakyat, digitalisasi layanan, pengamanan kawasan dari perambahan, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sipil.

Langkah ini menempatkan Perhutanan Sosial sebagai lokomotif ekonomi hijau desa dan instrumen utama pengurangan deforestasi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hutan tropis ketiga terbesar di dunia dalam forum internasional seperti SDGs, FOLU Net Sink 2030, dan agenda perubahan iklim global.

“Semoga penghargaan ini menjadi pengingat bahwa ketika masyarakat sejahtera, maka hutan kita akan semakin terjaga,” tutup Menhut Raja Antoni.

#PerhutananSosial #KementerianKehutanan #MasyarakatAdat #EkonomiHijau #HutanIndonesia #KUPS #RajaJuliAntoni #HutanAdat #FOLUNetSink2030 #SDGs #ONBERITA #OnBerita #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta