Perkuat Komunikasi Publik, Stranas PK Gandeng Humas K/L untuk Akselerasi Pencegahan Korupsi

On Berita – Jakarta – Melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sinergi komunikasi publik lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah demi mempercepat pencegahan korupsi di Indonesia. Penguatan kolaborasi ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadirkan informasi yang transparan, akurat, dan berbasis data sehingga mampu menekan potensi disinformasi serta meningkatkan partisipasi publik dalam agenda nasional antikorupsi.

Dorongan tersebut disampaikan oleh Koordinator Setnas PK sekaligus Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, pada forum Sinergi Komunikasi untuk Integrasi Forum Humas K/L dan Focal Point di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/11). Ia menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada tata kelola komunikasi antar institusi yang kuat dan selaras.

Menurut Aminudin, seluruh lembaga pemerintah harus berada dalam satu frekuensi narasi agar pesan antikorupsi dapat disampaikan secara utuh kepada masyarakat. “Komunikasi publik yang solid bukan hanya penyebaran informasi, tetapi instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan pencegahan korupsi,” tegasnya.

KPK memaparkan strategi komunikasi yang tengah diperkuat, mulai dari peningkatan literasi antikorupsi melalui kanal digital, integrasi pesan lintas sektor, penguatan narasi reformasi layanan dan transparansi anggaran, hingga peningkatan integritas aparatur. Sebanyak 66 kementerian/lembaga dan 38 pemerintah daerah didorong untuk aktif mengomunikasikan setiap pembenahan yang dilakukan agar publik semakin merasakan manfaat nyata agenda nasional pencegahan korupsi.

Sementara itu, Koordinator Harian Stranas PK, Sari Anggraeni, menekankan bahwa integrasi komunikasi antar lembaga merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi transparansi dan kepercayaan publik. Ia menilai humas pemerintah harus menjalankan peran strategis, bukan sekadar penyampai informasi, tetapi sebagai perancang komunikasi yang efektif untuk mengarusutamakan nilai integritas.

Menurutnya, tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintah memanfaatkan media dan kanal komunikasi secara kreatif dan tepat sasaran, sehingga pesan antikorupsi tidak hanya ramai diperbincangkan, tetapi memberikan manfaat dan mendorong perubahan perilaku kolektif. Melalui jejaring humas dan focal point antar lembaga dan daerah, komunikasi publik diharapkan semakin substantif, edukatif, dan berkelanjutan.

#StranasPK #KPK #PencegahanKorupsi #KomunikasiPublik #Transparansi #Integritas #HumasPemerintah #AntiKorupsi #GoodGovernance #ONBERITA #OnBerita #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta