Indonesia Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Tingkatkan Integritas Pasar Karbon dan Capai Net Zero

On Berita – Jakarta – Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat pasar karbon berintegritas tinggi serta mendorong kolaborasi ASEAN untuk mencapai target emisi nol bersih (net zero). Kehutanan menjadi sektor kunci dalam strategi iklim nasional dan implementasi FOLU Net Sink 2030.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia kembali menegaskan komitmen nasional dalam membangun pasar karbon yang berintegritas tinggi, sekaligus mendorong kerja sama antarnegara ASEAN untuk mencapai target emisi nol bersih (net zero). Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi bertajuk “Potential of Forestry as a Key Sector to Accelerate Indonesia’s High-Integrity Carbon Market Development” di Paviliun ASEAN COP 30 UNFCCC, Belem, Brasil, pada 13 November 2025.

Penasehat Senior Menteri untuk Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, yang mewakili Menteri Kehutanan, menegaskan bahwa sektor kehutanan berada di pusat strategi iklim Indonesia. Selain sebagai penopang ekonomi hijau, hutan menjadi dasar utama dalam sistem nilai ekonomi karbon yang tengah dikembangkan pemerintah.

“Hutan adalah bagian integral dari identitas, ekonomi, dan strategi iklim Indonesia. Dalam ekonomi iklim baru, hutan juga berada di pusat sistem nilai ekonomi karbon yang dirancang tidak hanya untuk mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan insentif bagi penggunaan lahan berkelanjutan, inklusi sosial, dan investasi solusi berbasis alam,” ujarnya.

Indonesia telah memperkuat dasar regulasi pasar karbon melalui Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang disempurnakan dengan Perpres 110/2025. Regulasi tersebut menciptakan tata kelola terintegrasi untuk mekanisme pasar berbasis kepatuhan maupun sukarela, dilengkapi dengan sistem registri nasional, prosedur MRV yang transparan, mekanisme anti double-counting, serta keselarasan penuh dengan Pasal 6 Perjanjian Paris.

Sektor kehutanan menyumbang lebih dari 60% potensi mitigasi Indonesia. Implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 menargetkan penyerapan karbon bersih sebesar –140 juta ton CO₂e melalui lima pilar utama, mulai dari pengelolaan hutan berkelanjutan, rehabilitasi lahan hingga 600 ribu hektare per tahun, konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem gambut lebih dari 3 juta hektare, hingga penguatan kebijakan dan sistem informasi.

Haruni menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan tengah menyiapkan empat regulasi turunan yang memperkuat tata kelola pasar karbon sektor kehutanan, termasuk revisi aturan perdagangan karbon, zonasi pengelolaan hutan, kehutanan sosial, serta pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

Indonesia kini memasuki fase implementasi pasar karbon, di antaranya melalui program REDD+ yurisdiksi di Kalimantan Timur dan Jambi, integrasi proyek karbon sukarela dengan akuntansi nasional, serta operasionalisasi bursa karbon di bawah OJK. Dari upaya ini, pemerintah menargetkan mobilisasi pembiayaan hingga Rp200 triliun untuk mencapai FOLU Net Sink 2030.

“Partisipasi sektor swasta sangat penting, namun manfaat perdagangan karbon harus kembali ke masyarakat lokal. Prinsip keadilan iklim menjadi fondasi kami,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong ASEAN untuk memperkuat posisi tawar di pasar karbon global melalui pembentukan platform dialog standar karbon regional, kerja sama Selatan–Selatan untuk pelaksanaan Pasal 6, serta pengembangan program kehutanan bersama.

Kerja sama ini dinilai krusial untuk membuka akses pasar yang lebih luas serta memperkuat ketahanan kawasan dalam menghadapi perubahan iklim.

“Mari kita maju bersama—ASEAN sebagai komunitas yang bersatu—untuk memastikan bahwa hutan kita tetap menjadi paru-paru dunia dan fondasi pasar karbon yang adil serta berintegritas tinggi bagi generasi mendatang,” tutup Haruni.

#PasarKarbon #ASEAN #NetZero #FOLUNetSink2030 #PerubahanIklim

#KehutananIndonesia #CarbonMarket #COP30 #EkonomiHijau #ParisAgreement #ONBERITA #OnBerita #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta