Yusril Ihza Mahendra Bantah Kabar Perundingan Rahasia Indonesia-Israel soal Normalisasi Hubungan
On Berita – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menepis tudingan yang menyebut Indonesia terlibat dalam perundingan rahasia dengan Israel terkait kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menanggapi laporan media Israel, Ynet, yang mengklaim bahwa kedua negara telah menjalin komunikasi diam-diam sejak 2024 sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mendapatkan dukungan keanggotaan di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima media pada Kamis (29/5).
Menurut Yusril, istilah “normalisasi” yang digunakan media Israel tidaklah tepat. Ia menjelaskan bahwa Indonesia sejak awal tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga tidak ada yang perlu dinormalisasi.
Yusril membenarkan bahwa Israel memang pernah menyampaikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia untuk bergabung dengan OECD, namun dengan syarat pembukaan hubungan diplomatik. Permintaan tersebut, tegas Yusril, telah ditolak oleh pemerintah Indonesia.
Ia menegaskan bahwa dalam organisasi internasional seperti OECD atau bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak ada ketentuan yang mewajibkan negara anggota memiliki hubungan diplomatik dengan seluruh negara lain.
“Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang tersebut,” jelasnya.
Yusril menekankan bahwa pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak ditentukan oleh dukungan Israel, dan prosesnya tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku di organisasi tersebut.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap konsisten dalam sikapnya mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Menurut Yusril, hal ini merupakan posisi tegas pemerintah Indonesia dalam menyikapi konflik yang berlangsung di Timur Tengah.
“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegasnya.
Sebelumnya, Ynet merilis artikel berjudul Indonesia’s president says ready for normalization with Israel if Palestinian state, yang mengklaim bahwa sekitar setahun lalu telah terjadi pembicaraan rahasia antara Indonesia dan Israel. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kesepakatan tersebut termasuk janji Israel untuk tidak menghalangi pencalonan Indonesia di OECD sebagai bentuk timbal balik atas kesediaan Indonesia menjalin hubungan diplomatik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait bantahan yang disampaikan oleh Yusril.
Dikutip dari CNN News | Rizky Sapta Nugraha | Jakarta, 29 Mei 2025
