Bentuk Pemimpin Berintegritas: KPK Tekankan Kejujuran Harus Dibiasakan, Tak Sekadar Slogan

On Berita – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kejujuran bukan sekadar slogan moral, melainkan kebiasaan yang harus melekat dalam perilaku birokrasi dan kepemimpinan aparatur negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan bahwa kejujuran harus menjadi bagian dari kebiasaan, bukan sekadar semboyan moral yang diucapkan tanpa tindakan nyata. Hal ini disampaikan dalam pelatihan integritas bagi aparatur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (30/10), sebagai upaya membangun kepemimpinan yang bersih dan berintegritas di tengah menurunnya tingkat integritas daerah.

Pelatihan tersebut menyasar pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan—mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, hingga kepala OPD—sebagai bagian dari agenda nasional penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN) dan tindak lanjut intervensi pencegahan korupsi di daerah.

Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, menegaskan bahwa kejujuran harus menjadi bagian dari perilaku sehari-hari dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Jujur adalah hal biasa dan sudah seharusnya menjadi kebiasaan dalam setiap tindakan kita,” ujar Agung.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, diikuti oleh 42 peserta bersama pasangannya. KPK menilai pelibatan keluarga penting untuk menanamkan nilai integritas sejak dari rumah, karena karakter pemimpin berintegritas terbentuk dari lingkungan terdekat.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembelajaran mengenai pencegahan korupsi, bahaya gratifikasi, delik pidana korupsi, dan dynamika integritas melalui metode reflektif. Tujuannya agar peserta mampu menilai ulang keputusan dan budaya kerja yang mereka bangun di instansi masing-masing.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPK dan menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas.

“Ini menjadi bagian komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa tanpa integritas, sebesar apa pun sumber daya yang dimiliki, tujuan pembangunan yang berkeadilan akan sulit tercapai.

Langkah ini menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pendidikan karakter dan moral pejabat publik. Dengan sinergi antara KPK dan pemerintah daerah, diharapkan nilai-nilai integritas dapat menjadi fondasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

#KPK #Integritas #AntiKorupsi #PemimpinBerintegritas #ASN #KalSel #ONBERITA #OnBerita #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta