Kemenhut–BPS Perkuat Integrasi Data dan Kolaborasi Perbarui KBLI Kehutanan

On Berita – Jakarta – Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjalin sinergi strategis untuk memperbarui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor kehutanan serta memperkuat integrasi data dalam kerangka Satu Data Indonesia. Langkah ini menjadi pijakan penting menuju tata kelola kehutanan yang transparan, modern, dan berbasis bukti ilmiah.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempertegas komitmen integrasi data sektor kehutanan melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Rohmat Marzuki menerima langsung Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemenhut, Jakarta, Kamis (30/10). Pertemuan tersebut difokuskan pada penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor kehutanan serta penguatan kolaborasi data statistik nasional.

Dalam kesempatan itu, Menteri Raja Antoni mengapresiasi dukungan BPS dan menegaskan pentingnya sinergi dua lembaga dalam memperkuat tata kelola dan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, sektor kehutanan kini tidak hanya berfokus pada produksi kayu, tetapi juga meliputi hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan ekonomi karbon.

“Ekonomi kehutanan bukan hanya soal kayu. Kita ingin melihat seluruh kontribusi sektor kehutanan tercatat, termasuk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Kerja keras teman-teman di tapak harus terlihat dalam statistik,” ujar Menhut.

Raja Antoni juga menekankan pentingnya integrasi data kehutanan ke dalam sistem Satu Data Indonesia. Data yang terkelola dengan baik – mulai dari data spasial, kelompok tani hutan, hingga perhutanan sosial – akan memperkuat kebijakan berbasis bukti dan mempercepat transformasi ekonomi hijau.

Kepala BPS Amalia Adininggar menyambut baik langkah tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya tengah memfinalisasi KBLI 2025 yang akan menyesuaikan dengan International Standard Industrial Classification (ISIC) terbaru. Pembaruan ini akan mencakup aktivitas ekonomi baru seperti perdagangan karbon dan ekonomi digital.

“Kami senang dengan pandangan Pak Menteri. Kita perlu membangun pemahaman bersama agar kontribusi kehutanan tercatat secara komprehensif,” ujar Amalia.

Sementara itu, Wamenhut Rohmat Marzuki menyoroti pentingnya memasukkan data Perhutanan Sosial dan jasa lingkungan ke dalam statistik kehutanan nasional. Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya memberikan akses legal bagi masyarakat terhadap lahan hutan, tetapi juga mendukung ekonomi hijau yang inklusif.

Pertemuan dilanjutkan dengan workshop teknis antara tim Kemenhut dan BPS untuk finalisasi KBLI Kehutanan 2025. Acara tersebut juga ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang menandai penguatan kerja sama pertukaran data dan pengembangan statistik kehutanan yang representatif.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat pengelolaan hutan nasional, mendukung transformasi ekonomi hijau, serta memastikan manfaat pengelolaan hutan kembali kepada masyarakat.

#Kemenhut #BPS #DataKehutanan #EkonomiHijau #SatuDataIndonesia #KBLI2025 #PerhutananSosial #HutanLestari #ONBERITA #OnBerita #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta