Kemenperin Konsisten Wujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel

On Berita – Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut kembali dibuktikan melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemenperin Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kemenperin untuk memastikan pengelolaan keuangan yang berorientasi hasil dan mendukung kinerja sektor industri nasional.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK atas dukungan dan kerja sama yang konstruktif selama proses pemeriksaan berlangsung. Hasil pemeriksaan ini akan kami jadikan pedoman untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenperin,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (21/10).

Menperin Agus menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang secara konsisten diterima Kemenperin selama beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dalam menjaga integritas dan akuntabilitas.

“Capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan refleksi dari penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Kami memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi pembangunan industri nasional,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kemenperin terus memperkuat pengawasan internal dan digitalisasi pelaporan keuangan sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelaksanaan program prioritas. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian meningkatkan efisiensi serta efektivitas belanja negara.

“Kami terus melakukan pembenahan dalam tata kelola keuangan dan aset, termasuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program berjalan sesuai prinsip good governance,” jelas Agus.

Usai penyerahan LHP pada 17 Oktober lalu, Kemenperin segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu dan menyeluruh. Langkah ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Menperin menegaskan, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi utama membangun kepercayaan publik dan memperkuat kinerja organisasi.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang kami jalankan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pelaku industri nasional,” tegasnya.

Melalui penerimaan LHP Tahun 2024 ini, Kemenperin menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip good governance serta memperkuat sinergi dengan BPK dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Kemenperin optimistis dapat terus memperkuat kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta berdaya saing tinggi.

#Kemenperin #AgusGumiwang #TransparansiKeuangan #GoodGovernance #AkuntabilitasPublik #IndustriNasional #OnBerita #ONBERITA #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta