Peningkatan Status Bulog Jadi Kementerian, Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Pangan Nasional

On Berita – Jakarta – Usulan peningkatan status Perum Bulog menjadi lembaga setara kementerian dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan Indonesia memiliki sistem pangan yang kuat, mandiri, dan tangguh terhadap gejolak pasar global.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan, perubahan status tersebut penting agar Bulog dapat menjalankan fungsi negara secara penuh di bidang pangan, bukan sekadar berperan sebagai badan usaha.

“Gagasan untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai penyangga stok dan harga pangan yang dikuasai negara sangatlah penting dalam menjaga stabilitas pangan dan harga di Indonesia. Dengan demikian, negara dapat lebih efektif dalam mengatur ketersediaan pangan dan menjaga harga yang stabil bagi masyarakat,” ujar Firman dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Firman menjelaskan, ketahanan pangan nasional semakin mendesak di tengah ketidakpastian rantai pasok global, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dunia yang memengaruhi harga pangan internasional.

“Krisis pangan global bukan lagi isu jauh. Beberapa negara sudah membatasi ekspor bahan pangan. Kalau Bulog tetap diperlakukan hanya sebagai BUMN logistik, kemampuan negara untuk melindungi rakyatnya akan terbatas,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, transformasi Bulog menjadi lembaga strategis negara dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Pertama, meningkatkan kapasitas dan infrastruktur Bulog agar lebih efisien dalam mengelola stok pangan. Kedua, memperluas pengadaan dari petani lokal guna memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Ketiga, menjadikan Bulog sebagai instrumen utama stabilisasi harga dengan intervensi pasar yang adil dan terukur.

Selain itu, Firman juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga yang kerap merugikan masyarakat. Dengan posisi setara kementerian, Bulog diyakini akan memiliki koordinasi lintas sektor yang lebih solid—mulai dari pertanian, perdagangan, hingga keuangan.

“Jika Bulog memiliki kedudukan setara kementerian, maka koordinasi lintas sektor akan lebih efektif. Kebijakan pangan nasional bisa dijalankan secara terpadu dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Lebih jauh, Firman menilai bahwa kedaulatan pangan bukan hanya soal seberapa besar stok beras di gudang, tetapi juga soal kemampuan bangsa mengendalikan nasibnya sendiri.

“Bulog harus menjadi instrumen utama negara dalam menjamin ketersediaan pangan, bukan sekadar operator logistik. Ini investasi strategis untuk masa depan bangsa,” tutup Firman.

#Bulog #KedaulatanPangan #EkonomiNasional #KetahananPangan #PanganIndonesia #OnBerita #ONBERITA #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta