RESPON TAYANGAN XPOSE UNCENSORED TRANS7, KETUM ALASKA: BEKUKAN PROGRAMNYA, CABUT IZIN SIARNYA
On Berita – Jakarta – Ketua Umum Aliansi Santri Jakarta (ALASKA) H.Abdul Azis mendesak agar pihak TRANS7 dapat mengklarifikasi dan tidak cukup hanya meminta maaf terkait tayangan yang memvisualisasikan seorang santri yang memberikan amplop kepada seorang kiai.
“Mereka seharusnya melakukan tabayyun (meminta klarifikasi,red) ke pihak pondok pesantren. Ini kita lihat tidak ada mekanisme itu dan hanya berdasarkan asumsi dari satu pihak saja yang dibumbui oleh narasi sepihak. Bagi kita yang lahir dan tumbuh dari tradisi pesantren dan mempelajari Kitab Mbah Hasyim Asy’ari, salah satunya Adabul Alim wal Muta’allim diajarkan bagaimana etika seorang santri kepada kiainya,” ujar Azis dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Ia menyesalkan di tengah peringatan Hari Santri, seharusnya stasiun TV dapat memberikan edukasi dan informasi yang utuh terhadap masyarakat tentang peran santri, para kiai NU dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan republik dan bukan menciptakan perpecahan maupun prasangka berlebihan.
“Ya kita menyayangkan hal itu terjadi. Seharusnya stasiun TV dapat memberikan informasi yang utuh dan tidak melalui potongan-potongan video dengan narasi yang memicu perpecahan dan syak-waksangka. Saya haqqul yakin bahwa tidak ada kiai NU di pondok pesantren yang bermaksud memberatkan santrinya dengan memintai duit. Kalau kita pelajari bahwa kiai-kiai NU membangun pesantren itu dari hasil jerih-payahnya sendiri yang tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan keagamaan kepada para santri selain menjalani fungsi sosialnya yaitu pembinaan terhadap umat,” urai Azis.
Lebih lanjut, Azis menegaskan fihak trans 7 harus datang ke pesantren lirboyo untuk langsung bertemu dengan pengasuh di sana dan ia meminta agar program itu dibekukan. Ia mengingatkan bila desakan ini tidak digubris maka pihaknya akan menempuh mekanisme lain.
“Kita meminta proses tabayyun dilakukan . BIla tidak direspon, maka kita akan tempuh mekanisme lain. Seperti meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memanggil pengelola programnya. Dan saya kira ini pelajaran bagi stasiun TV lain agar prinsip-prinsip dan etika jurnalis itu menjadi pedoman. Tidak hanya mengejar rating untuk dapat iklan,” tukasnya.
