KMHDI Soroti Realisasi Pembangunan 3 Juta Rumah Pertahun

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menyoroti realisasi program pembangunan 3 juta rumah pertahun. Sampai saat ini capaian tersebut masih jauh dari target. Untuk itu, pemerintah diharapkan melakukan sejumlah terobosan, mengingat kebutuhan rumah layak bagi masyarakat mendesak harus dipenuhi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Departemen Kajian dan Isu PP KMHDI Agus Pebriana untuk memperingati HUT RI-80, Minggu (17/08/2025).

Agus mengatakan pemenuhan rumah layak merupakan amanat konstitusi dan bagian dari tujuan Indonesia merdeka. Untuk itu, pemenuhan rumah layak mendesak dilakukan untuk mengatasi kekurangan hunian layak di Indonesia.

Agus mengatakan berdasarkan data Susenas BPS 2023 terdapat 9,9 juta rumah tangga belum memiliki rumah, dan 26,9 juta rumah tangga belum memiliki akses hunian layak.

“Program ini sangat mendesak dilakukan. Kami mengapresiasi langkah Presiden yang mau membangun 3 juta rumah per tahun. Namun yang kami sayangkan realisasinya dilapangan masih jauh dari target, padahal ini sudah memasuki pertengahan tahun,” terangnya.

Agus Pebriana mengatakan berdasarkan data yang dihimpun hingga pertengahan 2025, data menunjukkan pemerintah baru berhasil membangun sekitar 210.596 unit rumah, atau hanya sekitar 7 persen dari target tahunan. Dengan laju pembangunan yang ada, diperkirakan capaian hingga akhir tahun tidak akan lebih dari 21 persen.

Untuk itu, Agus meminta pemerintah segera mengatasi hambatan pembangunan rumah. Pihaknya mencatat ada dua tantangan dalam pembangunan 3 juta rumah. Pertama, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Masyarakat di desil pendapatan 1 hingga 3 yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap masih sulit mengakses pembiayaan, karena cicilan KPR kerap melebihi batas ideal 20–30 persen dari pendapatan bulanan mereka,” terangnya.

Selain daya beli, kendala lain muncul adalah dari tingginya harga tanah di perkotaan. Proses sertifikasi lahan yang lambat juga turut memperpanjang pembangunan dan meningkatkan beban biaya operasional, baik bagi pengembang maupun bank penyalur kredit bersubsidi.

KMHDI menilai, jika persoalan mendasar ini tidak segera diselesaikan, program 3 juta rumah hanya akan menjadi jargon politik.

“Tanpa keberpihakan serius pada MBR berpenghasilan rendah, pembangunan rumah murah tidak akan menjawab persoalan backlog perumahan,” tegas KMHDI.

Penulis : Rizki Abdul Rahman Wahid

Editor : Ali Ramadhan