Raker dengan DPR, Mensos Gus Ipul Soroti Efektivitas Bansos dan Gagasan Sekolah Rakyat

On Berita – Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan strategi percepatan penyaluran bansos tepat sasaran dan rencana penguatan pendidikan melalui Sekolah Rakyat dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Fokus anggaran Kemensos tahun 2026 diarahkan pada program yang inklusif dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan sosial nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan strategi besar penyaluran bantuan sosial (bansos) dan penguatan sektor pendidikan melalui konsep Sekolah Rakyat dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (10/7/2025), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul menyampaikan capaian realisasi anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) hingga Juni 2025. Belanja non-bansos tercatat lebih dari Rp1 triliun atau setara 33,37 persen, sementara realisasi belanja bansos telah mencapai Rp40 triliun lebih atau sekitar 53,5 persen.

Menurut Gus Ipul, arah kebijakan belanja tahun 2026 akan menyelaraskan program-program Kemensos dengan prioritas pembangunan nasional, terutama dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan pendidikan.

“Kemensos akan berperan melalui pelaksanaan Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas,” tegas Gus Ipul.

Gus Ipul menggarisbawahi tiga strategi utama dalam pelaksanaan bansos ke depan: Pertama Melanjutkan program inti seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, PBI JKN, dan rehabilitasi sosial, Kedua Memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta digitalisasi dalam penyaluran bantuan. Dan ketiga Mengembangkan bansos adaptif dan inklusif, termasuk mempercepat graduasi penerima bantuan menuju kemandirian melalui integrasi program pemberdayaan.

Dalam pemaparan anggaran, Gus Ipul menyampaikan bahwa pagu indikatif Kemensos tahun 2026 mencapai Rp76 triliun, turun sekitar 4,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp79 triliun.

Adapun postur anggaran 2026 terdiri dari: Program Perlindungan Sosial senilai Rp75 triliun+ dan Program Dukungan Manajemen senilai Rp768 miliar+

Namun, pagu tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan mendesak seperti penanganan bencana, bantuan lansia dan disabilitas, serta program pemberdayaan yatim-piatu.

“Kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,9 triliun,” ujar Gus Ipul.

Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan sebagai berikut: Dirjen Rehabilitasi Sosial senilai Rp5 triliun+, Dirjen Pemberdayaan Sosial senilai Rp4 triliun+, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial senilai Rp5 triliun+, Sekretariat Jenderal senilai Rp5 triliun+, dan Inspektorat Jenderal senilai Rp51 miliar+.

Mengakhiri rapat kerja, Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Komisi VIII DPR RI atas kerja sama yang konstruktif dan penuh dukungan.

“Kami ucapkan terima kasih atas seluruh dukungan, kritik, dan saran. Ini semua memperkuat kinerja kami dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.

Dengan fokus pada keberlanjutan bansos, integrasi data, dan inisiatif Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Gus Ipul bertekad menciptakan ekosistem kesejahteraan yang adaptif, berkeadilan, dan inklusif.

#StrategiBansos #GusIpul #SekolahRakyat #Kemensos2026 #APBN2026
#BansosTepatSasaran #KomisiVIII #PKH #KIPKuliah #DigitalisasiBansos #GraduasiBantuan