Menkeu Hadiri Raker DPR: Sepakati Asumsi Makro dan Target Pembangunan RAPBN 2026

On Berita – Jakarta – Pemerintah dan DPR RI melalui Komisi XI menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dan target pembangunan sebagai fondasi penyusunan RAPBN 2026. Fokus utama diarahkan pada pertumbuhan inklusif, pengurangan kemiskinan, dan penguatan belanja berkualitas.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menyepakati sejumlah indikator makroekonomi dan target pembangunan nasional sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 bersama Komisi XI DPR RI.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, turut hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

“Kami menyampaikan terima kasih atas pembahasan detail dan konstruktif yang dilakukan bersama Komisi XI DPR RI serta seluruh mitra kerja dari Bank Indonesia, Bappenas, dan OJK,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam sambutannya.

Kesepakatan dalam rapat tersebut mencakup Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dengan proyeksi sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi: 5,2% – 5,8%, Inflasi: 1,5% – 3,5%, Nilai tukar rupiah: Rp16.500 – Rp16.900 per USD, & Suku bunga SBN 10 tahun: 6,6% – 7,2%

Selain itu, target pembangunan RAPBN 2026 ditujukan pada pencapaian indikator sosial-ekonomi strategis, seperti: Tingkat pengangguran terbuka: 4,44% – 4,96%, Kemiskinan umum: 6,5% – 7,5%, Kemiskinan ekstrem: ditekan hingga 0% – 0,5%, & Peningkatan: Indeks Modal Manusia, Gini Rasio, kesejahteraan petani, dan perluasan lapangan kerja formal

Menkeu menegaskan bahwa RAPBN 2026 akan tetap ekspansif namun terukur, diarahkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan mendorong pembangunan nasional yang inklusif.

“Pemerintah akan menjaga defisit anggaran dalam kisaran aman, yaitu sekitar 2,53% terhadap PDB, dengan fokus pada belanja yang berkualitas dan berkeadilan,” tegasnya.

Kesepakatan ini akan menjadi bahan lanjutan dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI, sebagai landasan untuk menyusun dokumen RAPBN 2026 secara menyeluruh dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.

“RAPBN ini akan menjadi refleksi dari arah pembangunan yang solid, inklusif, dan tetap responsif terhadap dinamika ekonomi nasional maupun global,” tutup Menkeu.

#RAPBN2026 #AsumsiMakro #SriMulyani #KomisiXI #EkonomiNasional #APBN #PertumbuhanInklusif #DisiplinFiskal
#GiniRasio #KemiskinanEkstrem #BelanjaBerkualitas #Bappenas #BankIndonesia #OJK