Sri Mulyani: APBN 2025 Dijaga Kredibel, Jadi Penyeimbang di Tengah Gejolak Global

On Berita – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga pelaksanaan APBN 2025 secara hati-hati, kredibel, dan adaptif terhadap dinamika global. APBN diharapkan menjadi motor penggerak, stabilisator, sekaligus pelindung daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga pelaksanaan APBN 2025 secara kredibel, hati-hati, dan responsif terhadap tantangan global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

“Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan global yang sangat dinamis serta adanya prioritas baru dari Presiden untuk mendorong kinerja ekonomi dan memperkuat pertahanan nasional,” ujar Sri Mulyani.

APBN sebagai Stabilizer Ekonomi, Menkeu menyatakan bahwa dalam situasi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas nasional, sekaligus menjalankan fungsi sebagai shock absorber dan motor penggerak pertumbuhan melalui kebijakan fiskal countercyclical.

“APBN harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan menjadi fondasi transformasi ekonomi jangka panjang,” lanjut Menkeu.

Program Prioritas Presiden, APBN 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, di antaranya:Program makan bergizi gratis, Revitalisasi sekolah, Pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah rakyat, Penguatan Koperasi Merah Putih & Pembangunan perumahan rakyat

“Kita harapkan program-program ini benar-benar berjalan efektif dan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Defisit dan Sinergi Pusat-Daerah. Menkeu juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI yang menyetujui proyeksi defisit anggaran 2025 sebesar 2,78% dari PDB, serta penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bagian dari strategi menjaga kesinambungan fiskal.

Pemerintah akan terus memperkuat sinergi antara belanja pusat dan daerah, untuk mendorong efektivitas anggaran serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Optimalisasi Penerimaan Negara, di sisi pendapatan, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan penerimaan dari pajak, bea cukai, dan PNBP guna mendukung pembiayaan program-program prioritas.

“Kami berterima kasih atas kerja sama konstruktif DPR dalam mengawal pelaksanaan APBN agar tetap sehat dan kredibel,” tutup Menkeu.