Menkeu Sri Mulyani: RAPBN 2026 Fokus Perkuat Ketahanan Nasional dan Akselerasi Transformasi Ekonomi

On Berita – Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan untuk memperkuat ketahanan nasional dan mempercepat transformasi ekonomi nasional. Prinsip keberpihakan pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial menjadi dasar utama.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan ekonomi dan fiskal dalam Rancangan APBN 2026 akan diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional serta mengakselerasi transformasi ekonomi. Hal ini disampaikan saat Rapat Paripurna DPR RI dalam agenda Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

“Strategi utama diarahkan pada swasembada pangan dan energi, kualitas pendidikan, dan percepatan industrialisasi nasional,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu menyampaikan, pembangunan ekonomi tidak cukup diserahkan pada mekanisme pasar. Diperlukan intervensi negara yang proporsional, guna mengoreksi kegagalan pasar dan memastikan kesejahteraan rakyat secara merata.

Mengutip prinsip “the greatest good for the greatest many,” ia menekankan pentingnya menghindari dominasi oleh segelintir kepentingan agar kebijakan pemerintah memberikan dampak riil bagi masyarakat luas.

Dalam konteks global yang masih diliputi ketidakpastian, rivalitas geopolitik, dan perlambatan ekonomi, Menkeu menegaskan pentingnya Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif, menjunjung kedaulatan nasional, serta tidak berpihak pada kutub kekuatan mana pun, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

KEM PPKF RAPBN 2026 dirancang berdasarkan 8 agenda prioritas nasional, yaitu: Ketahanan pangan, Ketahanan energi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pendidikan bermutu, Kesehatan berkualitas, Pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM, Pertahanan semesta, dan Akselerasi investasi dan perdagangan global

“Kebijakan fiskal 2026 harus menjunjung prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Fokus utamanya pada belanja berkualitas dan pendapatan negara yang optimal tanpa mengganggu iklim usaha,” jelasnya.

Sinergi lintas sektor juga ditekankan oleh Sri Mulyani sebagai kunci menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan membuka akses pembiayaan inklusif melalui kerja sama pusat-daerah serta koordinasi fiskal-moneter.

Mengakhiri pernyataannya, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas masukan terhadap KEM PPKF. “Masukan dari fraksi-fraksi adalah bagian penting untuk merancang kebijakan fiskal yang responsif dan berorientasi pada harapan masyarakat,” tutupnya.