Wacana Larang Mantan Koruptor Nyalon WAkil Ketua Komisi II DPR Sangant Mendukung

0
29

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyambut baik wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melarang eks koruptor mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pilkada 2020. “Kami juga di DPR sepakat bahwa hal-hal seperti itu dalam rangka pemberantasan korupsi dan sebagainya.

Kita tidak ragu dan kita mendukung segala bentuk pemberantasan korupsi,” kata Riza saat dihubungi wartawan, Kamis (01/8/2019). Namun, Riza mengatakan, dalam Undang-Undang Pilkada, diatur bahwa mantan narapidana korupsi boleh mengikuti pilkada.

Menurut dia, jika KPU ingin mantan koruptor tidak bisa mengikuti pilkada, UU Pilkada harus direvisi. “KPU minta ke pemerintah, dan ke DPR untuk merevisi UU pilkada,” ujar dia. Riza mengatakan, KPU bisa meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang larangan mantan koruptor mengikuti pilkada. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggulirkan wacana larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai peserta pemilu pada Pilkada 2020. =

“Gagasan ini bisa terus digulirkan, digelindingkan, sehingga diakomodasi,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi saat dihubungi, Kamis (01/8/2019). Untuk kembali menggulirkan gagasan ini, menurut Pramono, harus ada sejumlah hal yang dibenahi Jika tidak, sudah pasti Mahkamah Agung (MA) akan kembali menolak larangan eks koruptor maju sebagai peserta pemilu seperti yang terjadi pada 2018.

“Kalau misalnya KPU luncurkan, tuangkan dalam peraturan KPU (PKPU), kemudian nanti ada calon kepala daerah yang berstatus napi, lalu gugat ke MA, sudah bisa diduga (PKPU itu) dibatalkan. Itu kan problem real yang kita hadapi ke depannya,” ujar Pramono.

Akar dari persoalan ini, kata Pramono, adalah peraturan yang tidak cukup kuat. Sebab, dahulu, gagasan larangan eks koruptor maju sebagai peserta pemilu hanya diatur di dalam PKPU. Menurut dia, salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah revisi Undang-Undang Pilkada, atau setidaknya dukungan dari pihak-pihak terkait.

“Sekurang-kurangnya kalau KPU mengusulkan di Leraturan KPU tentang pencalonan Bupati, Wali Kota dan Gubernur, fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah mendukung,” kata Pramono. “Dengan begitu, setidaknya dukungan politik dari pemerintah dan DPR, bahwa mereka tidak akan mencalonkan napi koruptor dalam Pilkada 2020 karena proses pencolanan dalam Pilkada itu kan oleh DPP (partai),” ucap dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here