Titi Anggraini Mengusulkan Untuk Pembubaran Parpol Yang Terjerat Kasus Korupsi

0
12

Titi Anggraini sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem ) telah memberikan penilaian bahwa perlu adanya langkah – langkah radikal untuk membebaskan Indonesia dari praktek – praktek Korupsi saat ini.

Salah satu usul yang diberikan oleh Titi Anggraini adalah pembubaran akan partai politik yang para petingginya telah terjerat kasus korupsi dan tertangkap tangan oleh KPK.

“Jika saya ditanya soal langkah radikal agar Indonesia terbebas dari Korupsi, bubarkan partai politik yang para elitenya telah melakukan korupsi. Mulai dari Ketua Umum, Sekjen, dan Bendahara,” Ujar Titi Anggraini saat berada di acara 1 meja bertajuk “Lawan Korupsi”.

Seperti yang sudah kita ketahui, tersebar berita tentang beberapa petinggi partai politik yang terjerat kasus korupsi. Beberapa di antaranya ada Ketua Umum Partas Demokrat Anas Urbaningrum, Mantan Presiden Partai Keadilan Sosial Luthfi Hasan Ishaaq, Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali dan Mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Titi sendiri mengatakan jika pembubaran Parpol sendiri bisa di lakukan jika Pemerintah melihat negara – negara lain. Contohnya seperti Mahkamah Konstitusi Thailand yang telah menghapus Parpol peserta pemilu, seminggu sebelum hari pemungutan suara karena ingin mencalonkan keluarga kerajaan.

” Dari Indonesia sendiri, sistem wacana ini masih jauh sekali. Kalau memang mau radikal, ya radikal sekalian. jadi kalau terbukti ada aliran uang korupsi yang masuk ke dalam partai atau kemudian triumvirat itu melakukan korupsi ya radikal sekalian.” Ujar Titi.

Titi juga sempat mengatakan jika sanksi pembubaran Partai Politik yang terjerat kasus politik bukanlah upaya yang berlebihan. Sanksi tegas sangat di perlukan, terbilang Partai Politik memiliki akses terhadap kekuasaan yang besar melalui kewenangan mencalonkan Presiden, Kepala Daerah, Anggota DPR dan DPRD.

Pada kesempatan yang sama juga, Pengamat Jukum Tata Negara yang berasal dari Universitas Gadjah Mada ( UGM ) Zainal Arifin Mochtar juga mengatakan jika wacana untuk pembubaran Partai Politik di atur di dalam undang – undang Mahkamah Konstitusi (UUMK).

MK berwenang untuk bisa membubarkan Partai Politik meski terbatas pada persoalan ideologi yang mengancam keutuhan Negara. Namun, ketentuan tersebut dapat memperluas maknanya ke praktek korupsi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here