Sandi Menuding Hutang BUMN Meroket karena Ulah Jokowi

0
63

Onberita – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno telah menilai jumlah hutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus meroket dari tahun ke tahun terjadi karena kepentingan politik Jokowi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan kembali maju ke Pemilihan Umum Presiden (PILPRES) 2019 di tuding menjadi biang dari masalah tersebut.

Dalam kepentingan politiknya, Jokowi dianggap menarik suara rakyat dengan membangun infrastruktur yang masif dan memberikan subsidi energi. Namun, hal itu malah membuat beban penugasan kepada BUMN menjadi terlalu tinggi.

Alhasil, hutang BUMN bukannya semakin berkurang malah semakin meningkat untuk menutup kebutuhan biaya penugasan dan modal itu. Berdasarkan data Kementerian BUMN, jumlah hutang para perusahaan pelat merah mencapai Rp 5.271 triliun per September 2018. Jumlah ini tentunya meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 4.830 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah mengaku bahwa ini dilakukan untuk mengejar target politik dan ini sudah diungkap secara jujur oleh Presiden. Kami hargai itu,” ujar Sandi di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

Bagi Sandi, calon pertahana seharusnya tidak menggunakan BUMN untuk kepentingan politiknya. Sebab, menurutnya BUMN sejatinya milik negara, bukan penguasa atau politisi. Dengan begitu, tata kelola perusahaan milik negara seharusnya dilakukan dengan memegang pedoman best practice, good corporate governance, dan professional.

“Buat kami, ini harus dipisahkan dari politik. BUMN seharusnya punya tata kelola yang baik dan profesional, karena politisi itu sebenarnya come and go. Tapi integritas BUMN itu seharusnya stay di BUMN,”ucapnya.

Tidak hanya itu, Sandi juga menyoroti cara pemerintahan era Jokowi dalam menunjuk para direksi BUMN. Menurutnya, pemerintah terlalu mudah mengganti para pucuk pimpinan.

Hal ini untuk memastikan bahwa para jajaran direksi memiliki kompetensi untuk menjalankan perusahaan pelat merah. Tujuannya, agar peran BUMN sebagai benteng perekonomian benar-benar berjalan, yaitu turut berkontribusi pada ekonomi, menyumbang kesejahteraan bagi masyarakat, hingga menciptakan lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, kepentingan politik Jokowi yang membuat hutang BUMN meningkat turut memberikan kekhawatiran karena tumpukan hutang itu tidak ditanggung oleh masing-masing perusahaan saja. Namun, juga akan ditanggung oleh pemerintah sebagai pemberi jaminan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here