Pengacara Ratna Sarumpaet Membuat Nota Keberatan Kepada JPU

0
11

Ratna Sarumpaet yang terlibat dengan kasus terduga penyebaran berita bohong ( Hoaks ) kini harus menjalani sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ( JPU ).

Tim pengacara yang menangani kasus dari Ratna Sarumpaet juga menilai jika JPU telah keliru dalam membuat surat dakwaan terhadap kliennya.

Ratna Sarumpaet sendiri telah di jerat dengan pasal 14 ayat 1 undang – undang nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dan Jaksa juga mendakwa Ratna Sarumpaet dengan pasal 28 ayat 2 serta Pasal 45 A ayat 2 undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ( ITE ).

” Jaksa penuntut umum keliru dengan menggunakan pasal 14 ayat 1 undang – undang nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana di dalam dakwaannya,” ujar Insank Nasruddin selaku pengacara Ratna Sarumpaet.

Insank juga menilai jika surat dakwaan dari JPU tidak jelas dan di anggap tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP. Material yang di rumuskan oleh JPU di dalam dakwaan di nilai persis dengan uraian perbuatan material yang ada di dakwaan kedua.

Di sidang kedua pada tanggal 28 February 2019, JPU juga telah menyampaikan jika Ratna telah menjalani operasi kulit wajah di Rumah Sakit Khusus Bina Estetika sehingga foto tersebut di jadikan bahan hoaks dan di naikkan ke dalam dakwaan satu dan kedua.

JPU sendiri menilai jika foto dari Ratna sendiri di kaitkan dengan berita hoaks untuk membuat keonaran yang tidak benar. Pengacara Ratna langsung menepis berita itu dan menyebutkan jika hal tersebut tidak terjadi dan JPU telah salah penilaian.

Ada beberapa rangkaian berita yang di dapatkan oleh JPU sehingga mereka menganggap Ratna telah membuat keonaran, hal ini di dapat dari cuitan twitter Rizal Ramli, RIcky Gerung, cuitan dari akun facebook Nanik Sudaryanti dan konfrensi pers dari Prabowo Subianto.

Dengan dasar alasan yang di berikan JPU maka pengacara dari Ratna pun menyatakan permintaan penolakannya. Selain itu Ratna juga tidak mendapatkan penangguhan permohonan untuk menjadi tahanan kota. ketua Majelis Hakim, Joni sendiri tidak mendapatkan alasan yang kongkret untuk menjadi bahan pertimbangannya dan mengabulkan permintaan Ratna.

Ratna sendiri tidak mempermasalahkan putusan dari Majelis Hakim yang menolak dirinya menjadi tahan kota tetapi dia akan kembali mengajukan permohonan ke pengadilan agar bisa menjadi tahanan kota karena dirinya sudah cukup berumur sehingga dapat terserang penyakit jika di tahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here