Pendapatnya Dikutip Tim 02 ke MK Kata Bivitri dan Veri Junaidi

0
91

Tim hukum Prabowo-Sandi turut mengutip pernyataan beberapa pakar dalam gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di antara yang dikutip adalah pernyataan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan pengamat pemilu Veri Junaidi.

“Pendapat ahli banyak yang menguatkan agar MK tidak dibatasi oleh keadilan prosedural undang-undang, tetapi lebih menegakkan keadilann substantif konstitusi,” tulis tim hukum Prabowo-Sandi dalam gugatannya, Minggu (16/6).

Menanggapi itu, Bivitri mengaku tak keberatan dengan kutipan yang diambil kubu Prabowo, namun pernyataan itu ditujukan dalam konteks Pilpres 2014.

“Enggak keberatan saya. Karena begini, mungkin yang saya lihat di TV kayak beberapa sudah diwawancara ya, kayak misalnya Mas Bayu karena konteksnya berbeda. Veri Amsyari juga konteksnya beda. Nah, kalau saya bicara soal Pilpres tapi 2014, tapi konteksnya beda ya dengan yang sekarang. Tapi saya enggak keberatan kok, pengutipan asal menyebutkan sumber ya enggak masalah,” kata Bivitri di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Minggu (16/6).

Ia menjelaskan, kutipan itu tayang dalam laman kolom opini dalam sebuah media cetak. Saat itu, Bivitri beropini bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan atau sangat jarang memutuskan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), seperti yang banyak dilaporkan kubu Prabowo-Sandi.

“Bukannya mustahil karena sudah pernah sejarahnya di 2010 Kotawaringin Barat. Tapi waktu itu saya bilang susah mendalilkannya di MK. Sedikit sekali yang dikutip,” ungkapnya.

“Beda konteks. Tapi saya enggak keberatan. Beda konteks karena yang saya katakan itu untuk Pilpres 2014. Saya enggak ngomongin 2015,” imbuhnya.

Sengketa yang terjadi di Kotawaringin Barat terjadi pada 2010. Saat itu, salah satu kepala daerah mengangkat lebih dari 60 ribu pemilih sebagai relawan. Relawan itu digaji dan diberi surat pengangkatan, untuk memenangkan dirinya dalam pemilu.

Sementara, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, juga menjadi salah satu pihak yang pernyataannya dikutip oleh tim 02, juga mengaku tak keberatan asalkan sesuai dengan kaidah akademik.

Pendapat Veri yang dikutip adalah terkait pernyataan ‘Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator’, seperti yang tertulis dalam bukunya.

“Jadi kalau ditanya, keberatan enggak kalau dikutip, dari sisi akademik, setiap orang-orang berhak mengutip baik itu pendapat, baik itu tulisan, sepanjang sesuai kaidah. Soal kemudian pandangan tentang di situ lain. Kalau kutipan itu dipotong diambil, itu kutipan yang sesuai dengan pandangan mereka,” ungkap Veri.

“Secara teori memang saya tidak membantah MK itu memang, bukan ‘Mahkamah Kalkulator’, saya sampaikan sejak 2012, 2011, saya riset kedudukan MK dan judul buku saya memang MK bukan mahkamah kalkulator,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here