KPU Sebut Kendala Pencoblosan di Sydney di Karenakan Waktu Penyewaan Gedung

0
28

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Ilham Saputra menuturkan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Town Hall, Sydney, Australia, terkendala soal waktu penyewaan gedung. Sebelumnya, warga negara Indonesia (WNI) di daerah tersebut menumpahkan kekecewaannya mereka di media sosial karena tidak dapat mencoblos pilpres 2019.

Ilham juga menjelaskan, pemungutan suara dan penyewaan gedung berakhir pada pukul 18.00 waktu setempat, sehingga tak dapat dilanjutkan lagi. “Sydney itu kan jam 6 sore ternyata masa menyewa Town Hall itu sampai jam 6 sore. Sehingga tidak bisa dilanjutkan kembali. Karena memang sekali lagi, penutupan TPS jam 6 sore,” ujar Ilham saat dihubungi, Minggu (14/4/2019).

Menurut informasi yang telah ia miliki, surat suara saat ini masih tersedia. Namun, kelanjutan penyelenggaraan pencoblosan dan nasib para pemilih yang ada di sydney  tergantung pada keputusan panwas yang ada di ssana. Ilham menuturkan, keputusan tersebut tak dapat diambil secara sepihak oleh KPU atau pihak Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

“Sekarang terkait nasib pemilih yang berada di sydney masih menunggu rekomendasi dari Panwas sana, apakah kemudian dimungkinkan adanya rekomendasi untuk pelaksanaan pemilu bisa dilanjutkan lagi atau tidak,” ungkapnya. Oleh karena itu, Ilham menuturkan pihak PPLN masih menunggu keputusan panwas setempat disana.

Sebelumnya, ratusan WNI yang ada di Sydney, Australia, dirundung perasaan sangat kecewa. Pasalnya, ratusan WNI dipaksa berstatus golput lantaran tidak diberikan kesempatan untuk mencoblos. Di Australia, WNI secara serempak melakukan pemilu pada Sabtu, 13 April 2019. Bahkan, saat ini lebih dari 3.000 WNI sudah menandatangani petisi untuk mendesak pemilu ulang di Sydney.

“Kami sudah melaporkan soal ratusan WNI yang tidak bisa mencoblos ke KPU. Apakah akan dilkukan pemilu tambahan atau tidak kami tunggu keputusan KPU pusat,” ujar Heranudin, Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney. Heranudin mengaku, pihaknya tidak mengantisipasi massa akan membeludak. Dia memperkirakan, lebih dari 400 WNI tidak dapat melakukan pencoblosan karena waktu yang tidak memungkinkan. Ratusan orang yang “dipaksa” berstatus golput ini berstatus daftar pemilih khusus (DPK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here