{"id":446,"date":"2025-06-05T10:22:10","date_gmt":"2025-06-05T03:22:10","guid":{"rendered":"https:\/\/onberita.com\/?p=446"},"modified":"2025-06-05T10:22:12","modified_gmt":"2025-06-05T03:22:12","slug":"politikus-pdip-tolak-tambang-nikel-di-raja-ampat-jangan-kompromi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onberita.com\/index.php\/2025\/06\/05\/politikus-pdip-tolak-tambang-nikel-di-raja-ampat-jangan-kompromi\/","title":{"rendered":"Politikus PDIP Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat: \u201cJangan Kompromi!\u201d"},"content":{"rendered":"\n

ON BERITA<\/strong> <\/strong>\u2013 Jakarta<\/strong> \u2013 Gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya<\/strong>, kian menguat. Kali ini, dua politisi PDIP dari Komisi VII DPR RI<\/strong>, Novita Hardini<\/strong> dan Evita Nursanty<\/strong>, bersuara lantang menolak tambang di kawasan yang dikenal sebagai \u201csurga biodiversitas laut dunia.\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam pernyataan persnya pada Rabu (4\/6), Novita Hardini<\/strong> menegaskan bahwa Raja Ampat bukan wilayah sembarangan dan seharusnya dikecualikan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam.<\/p>\n\n\n\n

\u201cRaja Ampat adalah kawasan Geopark Global UNESCO dan rumah bagi 75 persen spesies laut dunia. Ini kawasan yang tak bisa dikompromikan untuk kegiatan pertambangan,\u201d tegas Novita.<\/p>\n\n\n\n

Ia mengungkapkan bahwa beberapa pulau kecil di Raja Ampat seperti Pulau Gag, Kawe, dan Manuran<\/strong> telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel, bahkan sebagian sudah beroperasi. Menurutnya, hal ini melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014<\/strong> tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.<\/p>\n\n\n\n

\u201cUU jelas menyatakan pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan untuk pariwisata, konservasi, budidaya laut, dan riset. Tidak ada satu pun pasal yang melegalkan tambang di pulau-pulau kecil,\u201d tambahnya.<\/p>\n\n\n\n

Data Dinas Pariwisata Raja Ampat mencatat kontribusi pariwisata terhadap PAD mencapai Rp150 miliar per tahun<\/strong>, dengan 30.000 wisatawan<\/strong>, mayoritas mancanegara. Novita khawatir, kerusakan lingkungan akibat tambang akan memicu penurunan wisatawan hingga 60 persen<\/strong>, mengancam kehidupan masyarakat adat.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Dukungan Komisi VII dan RUU Perlindungan Wisata:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Senada, Evita Nursanty<\/strong>, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, mendukung sikap Novita dan menyoroti potensi konflik antara pertambangan dan ekowisata.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSaya melihat langsung saat kunjungan ke Sorong, dan isu ini sudah diviralkan Greenpeace. Pemerintah harus serius mempertimbangkan kelestarian Raja Ampat,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Evita menekankan pentingnya menjaga keseluruhan ekosistem Raja Ampat<\/strong>, yang meliputi laut, hutan, sungai, dan kehidupan masyarakatnya. Ia mendesak evaluasi IUP nikel yang telah dikeluarkan<\/strong> dan menantang perusahaan tambang untuk transparan soal rencana pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cKita minta mereka jujur, bisa jaga ekosistem? Bohong kalau jawab iya,\u201d tukasnya.<\/p>\n\n\n\n

Komisi VII DPR RI saat ini tengah mengupayakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pariwisata<\/strong> sebagai payung hukum untuk melindungi destinasi wisata strategis nasional seperti Raja Ampat.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Fakta Penting:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n