Capres-Cawapres Di Ingatkan KPU Soal Pertanyaan Yang Tidak Boleh Diajukan Saat Debat

0
69

Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) meminta pasangan capres cawapres memerhatikan ketentuan debat pilpres yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang soal Pemilu. Menurut UU tersebut, ada sejumlah hal yang tidak boleh dibahas dalam debat pilpres. KPU juga meminta paslon mematuhi semua peraturan perundangan yang ada. “Saya sangat berharap masing-masing dari paslon memerhatikan betul apa yang ditentukan dalam undang-undang, misalnya dilarang mempersoalkan Pancasila, UUD, dan SARA,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Sementara itu, Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU juga mengatakan, tak menutup kemungkinan masing – masing paslon melemparkan pertanyaan yang keluar dari aturan yang ada. Jika hal itu benar terjadi, maka moderator yang akan melakukan tindakan. Sebagai pemandu debat pilpres, pastinya moderator punya kewenangan untuk meluruskan kembali pertanyaan paslon yang keluar dari konteks yang berlaku. “Kan ada moderator yang mengatur lalu lintas di debat pilpres nantinya. Tata tertib debat pilpres sudah dikemukakan kepada semua pihak yang ada, tentu saja apabila ada hal-hal yang dirasa keluar dari konteks yang ada, moderator punya kewenangan untuk meluruskan hal seperti itu,” ujar Wahyu Setiawan.

Menurut Pasal 280 Undang-Undang Pemilu di indonesia, ada sejumlah hal – hal yang menjadi larangan dalam kampanye nantinya, yaitu:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here