Adanya Transaksi Tunai 1,3Triliun Terkait Pilkada Serentak 2018, Menurut PPATK

0
74

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memaparkan adanya transaksi keuangan secara tunai yang sangat signifikan terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. PPATK mengungkapkan, ada sebanyak 1.092 laporan terkait transaksi tersebut yang melibatkan sejumlah pihak peserta dan penyelenggara pemilu. “Berdasarkan hasil pemantauan transaksi selama periode 2017 sampai dengan kuartal III 2018, terdapat laporan transaksi keuangan tunai yang melibatkan penyelenggara pemilu, paslon, keluarga paslon, serta partai politik dengan jumlah total sebesar Rp 1,3 triliun,” kata Kiagus Ahmad Badaruddin selaku Ketua PPATK dalam jumpa pers di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Kiagus juga menyatakan, berdasarkan hasil survei Indeks Persepsi Publik Indonesia Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (IPP APUPPT) 2018, terdapat jenis kegiatan yang mengindikasikan adanya politik uang di daerah. Berdasarkan hasil survei itu, publik berpandangan bahwa politik uang yang paling sering terjadi pada saat proses kampanye sekarang ini, yaitu pembagian sembako (75,73 persen), pemberian uang pada waktu sebelum hari pencoblosan (65,37 persen). Kemudian, pemberian bantuan sosial berupa pembangunan tempat ibadah dan perbaikan jalan dari peserta pilkada (58,75 persen). “Transaksi politik uang sudah dimonitori PPATK. Lewat adanya transaksi di atas Rp 500 juta yang dilakukan paslon Hal itu mudah diketahui, baik melalui rekening khusus dana kampanye (RKDK) ataupun rekening non RKDK,” ungkap Kiagus Ahmad Badaruddin.

Kiagus Ahmad Badaruddin juga menambahkan lagi, selain transaksi tunai, PPATK juga telah mengidentifikasi sebanyak 143 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang juga melibatkan paslon maupun keluarga dari paslon, partai politik, dan penyelenggara pemilu. “Laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut nominalnya sebesar Rp 47,2 miliar,” tuturnya. Sementara itu, Dian Dian Ediana Rae selaku wakil ketua PPATK menambahkan juga, sesuai hasil riset PPATK, banyak sekali kegiatan paslon yang menggunakan dana di luar RKDK di Pilkada 2018. Tak pelak, hal tersebut menyulitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengklarifikasi penarikan dan pemberian secara tunai dalam jumlah yang banyak. Adapun pada Pilkada 2018, tidak kurang ada sebanyak 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here