Berita Nasional Peristiwa

SEDIA 45M UNTUK TALANGI BANJIR DAN LONGSOR

Onberita.com – Pemerintah bagian Jawa tengah sudah menyiapkan anggaran yang fantastis sebesar Rp 45 miliar yang sudah di siapkan untuk menanggulangi bencana alam seperti banjir dan longsor. Anggaran yang berasal dari dana tidak terduga oleh Gubernur Jateng. sebagai Kepala Pelaksana Harian BPBD bagian Jateng yakni Sarwa Pramana mengatakan, untuk persiapan awal ini, pihaknya telah menjalankan pengadaan dana logistik kurang lebih sekitar Rp 480 juta.

Sebagian logistik sudah berangsur di bagikan ke posko bencana di yang ada kabupaten maupun kota. Pada bulan ke empat pada tahun 2017, BPBD Jateng juga sudah melakukan pengadaan dana logistik lanjutan sekitar Rp 180 juta. “Sesuai dengan peraturan gubernur tentang kebencanaan, logistik memang kita sudah stok di kabupaten kota sehingga kapanpun ketika terjadi bencana alam misalnya misalnya banjir ataupun longsor, bisa langsung dibagikan,” tandasnya, saat berada di Kantor BPBD Jateng, pada Selasa (10/10).

Musim hujan yang sudah mulai turun pada Oktober ini, menurut Sarwa, diprediksi akan mulai menjadi ekstrem. bersamaan dengan itu, maka ancaman banjir serta longsor akan meenjadi semakin besar pula. “Prediksinya cuaca ekstrem, jadi ancaman banjir semakin besar. Apalagi kemarau kan banyak tanah yang merekah, itu akan sangat berbahaya jika terisi air hujan,” tutupnya.

Pada hari Jumat 13 Oktober mendatang, BPBD Jateng akan berkonsolidasi dengan BPBD kabupaten kota. Esoknya, Sabtu 14 Oktober, giliran BPBD berkoordinasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) se-Jawa tengah.

“Arahan yang disampaikan pak gubernur, kami harus petakan titik-titik bencana, menyebarkan peringatan, lokasi posko dan nomor kontak posko ke masyarakat. Kami juga sudah siap keluarkan siaga darurat bencana atas rekomendasi BMKG,” tandasnya.

Sarwa mengatakan, Jawa Tengah adalah provinsi paling tangguh akan bencana pertama di Indonesia. Gubernur juga menerapkan pola penanggulangan bencana alam secara strategis yang melibatkan semua pihak terkait. Bila sudah terjadi bencana alam, makabukan hanya BPBD yang akan bergerak, tetapi juga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi dan kabupaten/kota, kepolisian, TNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan komponen masyarakat lainnya.

Salah satu regulasi yang dijadikan percontohan Nasional adalah penanggulangan bencana dengan pendekatan kewilayahan. Yakni, bila terjadi bencana di satu kabupaten, maka kabupaten-kabupaten terdekat harus segara memberikan bantuan baik berupa personel maupun logistik. “Ini satu-satunya di Indonesia,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *