Hukum POLITIK

KPK MENETAPKAN ZUMI ZOLA SEBAGAI TERSANGKA

Onberita – Orang no1 diindonesia Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada kepala daerah agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk korupsi. Ucapan Jokowi itu setelah penetapan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan uang suap gratifikasi oleh KPK.

“Saya ingatkan kepada semuanya, baik gubernur, bupati, wali kota maupun seluruh aparat agar semuanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum”. Kata-kata itu Presiden Jokowi ucapkan seusai menghadiri Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo. Lebih tepatnya Kabupaten Situbundo, Jawa Timur Sabtu 3 Februari.

Jokowi juga berpesan agar Zumi Zola mengikuti prosedur hukum di KPK. “Ya ikuti prosedur hukum yang ada di KPK,” katanya. Ucap Bapak Presiden.

KPK menduga Zumi Zola dan Arfan menerima hadiah atau janji terkait dengan jabatannya. KPK juga menemukan uang rupiah dan dolar dari penggeledahan di rumah dinas Gubernur Jambi. Serta vila milik Gubernur di Tanjung Jabung, Jambi, dan saksi di Kota Jambi.

KPK MENETAPKAN ZUMI ZOLA SEBAGAI TERSANGKA

Setelah melakukan penggeledahan, penyidik KPK langsung memeriksa 13 orang saksi. Yang dilakukan di Polda Jambi pada 1-2 Februari 2018 yang berasal dari unsur pejabat pemerintah provinsi, PNS dan swasta.

Zumi Zola juga sudah dicegah bepergian keluar negeri sejak 25 Januari 2018 untuk 6 bulan ke depan.
Kasus ini adalah pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada 29 November 2017. Yang terjadi terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Dengan tambahan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan. Juga Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap “uang ketok” sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan dan Saifuddin. Artinya Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda.

Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai “uang ketok”. Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *