Berita E-ktp Hukum Indonesia POLITIK Puncak Setnov Sidang

KEKALAHAN SETNOV DAN MENJADI TERSANGKA

Onberita.com – Mantan Ketua DPR Setya Novanto yang saat ini harus melewati harinya di balik jeruji besi di Rumah Tahanan milik KPK. Kehidupan pria yang kerap di sapa “PAPA” ini juga biasa disapa Setnov ini begitu berbeda dengan dahulunya jika dibandingkan dengan saat sebelum terseret kasus korupsi e-KTP besar besaran ini.

Setnov kini tak bisa lagi menumpangi mobil mewah miliknya dan mendiami rumah megah miliknya lagi. Tak ada lagi jabatan mentereng baginya di DPR dan tak hanya itu, demikian juga jabatan dia di Partai Golkar saat ini.

Setnov yang dulunya selalu tampil casual dengan dasi di leher dan jas di yang menempel di badan kini harus mengenakan rompi oranye KPK. Rompi yang menandakan dirinya berstatus tersangka korupsi.
Segala upaya yang telah dilakukan Setnov agar lepas dari jeratan KPK dalam kasus e-KTP. Namun semuanya hanya sia-sia saja.

Pada awal penetapan dirinya untuk menjadi tersangka e-KTP kali pertama, Setnov telah berhasil lolos beberapa kali setelah gugatan praperadilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dikabulkan Hakim Tunggal Cepi Iskandar pada 29 September 2017 lalu. hingga status tersangka yang berada di Setnov pun gugur kala itu. Setnov mendapatkan kemenangan dan kembali menjadi orang yang ‘bebas’.

Namun, KPK pada saat itu rupanya tidak begitu saja untuk menyatakan menyerah pada kasus ini. KPK kembali menetapkan Setnov dan menjadi tersangka dalam kasus yang sama pada Jumat 10 November 2017 lalu. Juga tak mau menyerah, Setnov lantas kembali melakukan perlawanan dengan mendaftarkan gugatan praperadilan kembali kepada PN Jaksel,pada Rabu 15 November 2017.

Singkat cerita, sampailah pada sidang perdana praperadilan Setnov. yang digelar pada Kamis 30 November 2017 dengan dipimpin oleh hakim tunggal Kusno yang tak lain adalah Wakil Ketua PN Jakarta Selatan sendiri. Sidang praperadilan lantas ditunda satu pekan hingga Kamis 7 Desember 2017 karena KPK berhalangan hadir pada saat itu.

Tak mau kalah, KPK pun merampungkan semua berkas berkas yang menyangkut perkara Setnov. Dan pada selasa 5 Desember 2017, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengumumkan berkas berkas setnov sudah mencapai P21 dan tersangka serta barang bukti sudah diserahkan ke JPU juga. Pelimpahan berkas dari KPK pun sudah diterima Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, pada Rabu 6 Desember 2017.

Pengadilan Tipikor lantas mengagendakan persidangan perdana perkara pokok Setnov itu pada hari sakral yakni Rabu 13 Desember. Hal ini sontak membuatkan kepastian terhadap KPK bahwa praperadilan Setnov pasti akan gugur. Sebab, sidang putusan praperadilan diselenggarakan pada Kamis 14 Desember 2017.

Sidang perkara pokok kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa saudara Setnov pun digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu lalu. Sebelum sidang pokok dibuka, hakim juga telah menanyakan kondisi kesehatan yang Setnov alami saat ini. Namun Setnov hanya terdiam dan tak merespon pertanyaan yang di ajukan dari hakim. Setnov tertunduk diam di kursi pesakitannya.

Pada saat sidang pokok berlangsung maka adu argumen pun terjadi antara Jaksa KPK dengan penasihat hukum soal kondisi kesehatan yang di rasakan Setnov. Jaksa KPK menegaskan kondisi Setnov sehat sehat saja karena sebelum sidang telah diperiksa oleh tiga dokter yang berasal dari KPK, RSCM dan IDI. Sementara penasihat hukum Setnov menyatakan kliennya dalam kondisi kurang sehat dan meminta diperiksa oleh dokter dari RSPAD.

Sidang pun sempat diskors beberapa kali oleh hakim. Hakim juga memerintahkan agar Setnov diperiksa kesehatannya. Dan ‘Drama Indonesia’ berakhir setelah hakim juga telah memutuskan sidang dibuka dan jaksa KPK membacakan dakwaannya. Hal itu dilakukan hakim setelah Setnov diperiksa kesehatannya dan dokter menyatakan Setnov saat itu sedang dalam kondisi yang sehat.

Dengan digelarnya sidang perdana tersebut tentu saja membawa efek terhadap praperadilan yang diajukan Setnov. Keesokan harinya, hakim tunggal Kusno menyatakan praperadilan yang diajukan Setya Novanto gugur. Sebab, perkara pokok kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto telah masuk dalam persidangan pokok.

Hakim Kusno menyatakan pertimbangan praperadilan Setnov gugur berdasarkan ketentuan dalam pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut berbunyi dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut dinyatakan gugur.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan implementasi, pasal tersebut kemudian disempurnakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-XIII/2015.

“Untuk menghindari perbedaan penafsiran serta implementasi, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan,” kata Hakim Kusno membacakan putusan MK, dalam sidang praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis kemarin.

karena kasus ini, setnov juga Kehilangan jabatan Ketua DPR serta jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.Jumat 8 Desember 2017, Setya Novanto akhirnya mengundurkan diri dari posisi ketua DPR. Setnov mundur melalui surat yang ditujukan kepada Fraksi Partai Golkar.

Dalam surat itu, Setnov juga merekomendasikan Fraksi Partai Golkar untuk menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya untuk jadi ketua DPR. Setnov pun kehilangan posisinya sebagai Ketua DPR.

Tak cuma Ketua DPR, Setnov juga kehilangan posisi sebagai ketua umum Golkar secara definitif setelah DPP Golkar menggelar rapat Pleno pada Rabu 13 Desember 2017, malam. Dalam rapat Pleno tersebut yang disepakati oleh Airlangga Hartato menjadi ketua umum Partai Golkar dan akan dikukuhkan pada Munaslub yang diselenggarakan pada 19-20 Desember mendatang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *