Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Terancam Dibui Tiga Tahun

0
13

Onberita.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diduga melanggar pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal ini terkait gestur dan ucapan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, saat menghadiri acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di SICC, Sentul, Jawa Barat, Senin (17/12/2018) lalu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah meminta keterangan Anies Baswedan soal gestur dan ucapan yang dinilai menguntungkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Upaya klarifikasi dilakukan di Kantor Bawaslu, Snin (781/2019) kemarin.
“Poin klarifikasi sekitar hal yang dilaporkan, terkait dugaan melanggar pasa 547, sanksi pidana itu tindakan menguntungkan dan merugikan, seputar itu saja,”ungkap Irvan, ditemui di Kantor Bawaslu, Senin (7/1/2019).

Setelah upaya klarifikasi terhadap Anies Baswedan dilakukan, pihaknya akan melakukan pembahasan internal. Kemudian, akan ditentukan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

“Kemudian setelah klarifikasi dianggap cukup, kami melakukan pembahasan kedua. nanti di pembahasan kedua selesai semua proses,” jelasnya.

Pasal 547 UU Pemilu menjelaskan, pejabat negara yang dengan sengaja  membuat atau melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, memungkinkan untuk dipidana dengan hukuman penjara paling lama  tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicecar 27 pertanyaan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor, saat klarifikasi di Kantor Bawaslu soal gestur dan ucapannya pada Konferensi Nasional Partai Gerindra di SICC, Sentul, Jawa Barat, Senin (17/12/2018).

“Ada 27 pertanyaan yang tadi diberikan. Prosesnya mulai jam 1, selesai jam 2 seperempat, dan sesudah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi,” beber Anies Baswedan di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Anies Baswedan mengaku mendapatkan undangan pemanggilan pada 03 Januari 2019. Namun karena saat itu dirinya tengah berada di Lombok, maka penjadwalan ulang dilakukan pada 7 januari2019.

Bawaslu Kabupaten Bogor bersedia melakukan pemeriksaan di Jakarta dan kemudian difasilitasi oleh Bawaslu, lantaran san Gubernur DKI mengaku punya kesibukan mengurus Ibu Kota.

“Mereka bersedia melakukannya di Jakarta, sehingga secara transportasi memudahkan karena banyaknya kesibukan di Jakarta,” ucapnya.

Sementara pertanyaan yang diajukan, kata Anies Baswedan, seputar kegiatan dirinya dalam video yang diputar ualng oleh Bawaslu Kubapaten Bogor.

“Seputar kegiatan di International Converntion di Sentul yang pada waktu itu saya memberikan sambutan dan mereka menyampaikan videonya, lalu bertanya seputar itu dan saya jelaskan seperti apa,” terangnya.

Dia menjelaskan, apa yang disampaikan dalam video sama persis dengan apa yang dimaksud dirinya. Anies Baswedan mempersilakan Bawaslu menilai dan mereview video tersebut.

“Karena apa yang terucap di situ jelas kalimatnya, bisa di-review dan Bawaslu bisa menilai,” tutup Anies Baswedan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here